OPINI, ETNOGRAFI.ID–Dengan bergegas kawan saya, Jopi, pagi-pagi sekali datang ke kamar saya. “Kameraku hilang!” ujarnya panik. Saya pun ikut belingsatan. “Hilang di mana?” tanya saya.
Ia menggelengkan kepala. Ia hanya teringat malam sebelumnya kamera DSLR itu dia bawa untuk berfoto-foto di pinggiran sungai besar dekat Mc Gill University kampus Mc Donald, Montreal, Kanada.
Ia menduga kamera itu tertinggal di sebuah bangku tempat kami duduk-duduk malam itu.
Kami pun melaporkan hal itu kepada Ketua Panitia, Chris Bradley, ketika sarapan jam 8 pagi. Chris mencatat semua informasi yang dibutuhkan.
“Saya akan kabari nanti,” ujarnya.
Entah apa yang dilakukan Chris. Yang jelas, sekira pukul 11 siang, seseorang datang–sepertinya dari kepolisian–sambil membawa kamera ke ruang kelas menanyakan siapa yang kehilangan kamera.
Saya pun menyebut nama Jopi yang ada di kelas yang lain. Hanya dalam waktu tak kurang dari 3 jam kamera itu telah kembali ke tangan Jopi. Ya, secepat itu kamera yang hilang telah kembali, diantarkan langsung oleh polisi, tanpa prosedur yang rumit, tanpa imbalan pula!
Luar biasa! Tanpa sadar saya geleng-geleng kepala siang itu.
Ya, itulah kejadian pertama yang mengesankan saya ketika mengunjungi Kanada, sebuah negeri di mana penjahat tak punya cukup tempat dan orang tak punya hasrat mencuri. Selama lebih dari tiga minggu (6-28 Juni 2008), saya bersama 125 orang dari semua benua berada di Montreal, Propinsi Quebec, Kanada, untuk mengikuti pendidikan hak asasi manusia internasional.
Hal lain yang membuat saya geleng-geleng kepala adalah penghargaan mereka terhadap pejalan kaki. Lazimnya di Indonesia, pejalan kaki harus menunggu mobil lewat dulu ketika akan menyeberang. Di sana sebaliknya. Justru mobil mesti menunggu pejalan kaki menyeberang terlebih dulu. Selain itu, pengendara mobil di sana pasti akan menginjak remnya dan berhenti sesaat setiap kali melewati perempatan jalan. Ada atau tidak ada polisi.
Potongan-potongan cerita itu lalu menyadarkan saya bahwa peradaban yang maju tak sekedar soal prosedur dan kelembagaan formal.
Demokrasi tak cukup dibangun dengan pemilu, pembentukan lembaga perwakilan, prosedur dan mekanisme formal, ataupun aturan hukum positif.
Sesuatu yang lebih penting dari itu semua adalah struktur budaya yang mendukung tegaknya peradaban dan demokrasi.
Struktur budaya adalah suprastruktur. Ia ibarat “ruh” bagi peradaban, dan “ruh” itulah yang hadir dalam cerita-cerita keseharian saya di Kanada. Struktur budaya melahirkan nilai-nilai, nilai-nilai membentuk kebiasaan-kebiasaan, dan kebiasaan-kebiasaan membangun prosedur, mekanisme, dan aturan formal.
Jadi struktur budaya itulah yang pada akhirnya membentuk prosedur, mekanisme, dan pelembagaan formal.
Suprastruktur yang egaliter dan demokratis akan melahirkan kelembagaan formal yang demokratis. Bukan Sebaliknya.
Di Kanada dan negara-negara Dunia Pertama, demokrasi menjadi sistem sosial dan kemudian menjadi sistem politik betul-betul tumbuh dari “dalam”, lahir dari struktur budaya yang hidup di tengah masyarakatnya, bukan sistem yang dicangkok oleh para elitenya.
Kita? Sebaliknya.
Struktur budaya kita belum mendukung tegaknya peradaban semacam itu. Kita hendak maju dan beradab. Kita mau demokrasi.
Tapi yang dibangun terlebih dahulu bukan struktur budayanya, bukan ruhnya, melainkan raga dan pakaiannya dulu: prosedur, mekanisme, lembaga formal, dan regulasi. Sementara struktur budayanya, ruhnya, tak disentuh sama sekali, dibiarkan tetap saja seperti dulu: feodal, patrimonial, dan korup.
Demokrasi kita dicangkokkan oleh para elite dan intelektual kita di dalam suprastruktur masyarakat kita yang feodalistik, patrimonialistik, dan korup.
Maka jangan marah-marah kalau demokrasi kita ini penuh dengan paradoks dan dilema. Jangan pula terkaget-kaget kalau pemilu kita yang menghabiskan triliyunan rupiah itu tak mampu melahirkan kesetaraan politik dan keadilan ekonomi, tak bakal sukses membangun peradaban yang memajukan martabat manusia.
Kita harus “lapang dada” kalau proses yang kita lalui sebagai sebuah bangsa itu hanya akan mencetak feodalisme, patrimonialisme, dan korupsi model baru dengan “pakaian kedodoran” yang bernama demokrasi.
Ya, badan kita memang sudah sebesar orang dewasa, namun sistem nilai yg kita pakai masih “kanak-kanak”. Celakanya, kita memakai “pakaian kedodoran” pula. Apakah ini cita-cita orangtua kita, para pendiri bangsa ini?
Penulis
Asep Mulyana
Warga Cimenyan I, Banjar. Tahun ini ia memeroleh PhD Scholarship dari KU Leuven (Belgia) untuk melanjutkan studi doktoral bidang ilmu politik di UGM.
Tulisan ini pernah diterbitkan di Koran Harapan Rakyat, Juni 2011
