ETNOGRAFI.ID–Sudah menjadi tradisi setiap tahun, pemerintah kerap memberikan perhatian bagi aparatur sipil negera dengan diberikan gajih ke 13. Apalagi bertepatan dengan momentum lebaran, karyawan yang bekerja di perusahaan swasta atau yang bekerja di birokrasi pemerintah selalu menunggu kapan turunya Tunjangan Hari Raya (THR).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Asep Irfan menegaskan kepada pemerintah untuk mengevaluasi keputusan aturan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Dengan tegas, dia meminta pemerintah tetap mengakomodir pemberian THR bagi tenaga honorer. Apabila ini tidak terkakomodir maka dikhawatirkan akan ada kesenjangan sosial dan berdampak pada gejolak di masyarakat.
“Pemerintah harus hadir ketika ada gejolak sosial apalagi permasalahan pemberian tunjangan hari raya,” terangnya, Senin (05/06).
Solusi yang tepat untuk saat ini lanjut dia, yakni adanya kebersamaan bagi yang mendapatkan THR dengan para tenaga honorer. Apalagi ini di bulan suci Ramadhan, tentu harus dimanfaatkan dengan saling memberi.
“saya pernah merasakan sebagai tenaga honorer dan bagaimana ketirnya di posisi itu. Maka, kita harus memiliki rasa empati pada tenaga honorer. Mereka pun bekerja untuk negara dan tidak ada perbedaan di negeri ini dalam mencapai keadilan sosial. Saran saya bagi yang mendapatkan THR harus bisa berbagi. Bila itu terjalin saya meyakini akan terjadi keharomonisan dan tidak ada kesenjangan sosial,” imbuhnya. (*)
