GMNI: DPRD Ciamis Sarang Ular

wartapriangan.com, BERITA CIAMIS. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ciamis menggelar aksi demonstrasi. Dalam aksi tersebut GMNI menuntut 11 poin pernyataan sikap:

1. Invasi Mianmar atas Kejahatan Kemanusiaan
2. Tolak Intervensi Asing
3. Tangkap dan adili pengibar bendera Tiongkok yang telah merendahkan martabat bangsa
4. Tembak jatuh dan usir setiap kapal perang asing yang melanggar batas wilayah NKRI
5. STOP diskriminasi terhadap perempuan
6. Minta KPU RI untuk ada keterwakilan perempuan di DPR minimal 45%
7. Hormati kaum Ibu dan STOP Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
8. Meminta KPK RI untuk mengaudit proyek pembangunan Rumah Dinas DPRD Ciamis yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi atau fakata di lapangan
9. Meminta Kejaksaan Agung untuk mengaudit atau memeriksa pengadaan mobil Dinas DPRD dan mobil dinas seluruh pegawai Pemkab Ciamis
10. Meminta Bupati Ciamis untuk memutasikan atau memberhentikan oknum PNS yang melanggar kode etik dan berkeliaran di saat jam kerja
11. Meminta Bupati Ciamis untuk memperbaiki jalan yang berlubang dan rusak ke arah Majalengka dan Tasikmalaya

Namun dari sebelas poin sikap tersebut, hanya ada beberapa poin saja yang ditujukan untuk Pemerintah Kabupaten Ciamis. “Hanya beberapa poin saja yang ditujukan untuk Pemerintah Kabupaten Ciamis,” terang Koordinator aksi GMNI Ciamis, Erna Nurahmah.

Erna juga menjelaskan, aksi ini juga digelar dalam rangka memperingati Hari Ibu. “Di hari Ibu ini kami meminta kepada pemerintah untuk menindaklanjuti kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Apalagi di tahun 2016 ini angkanya meningkat, supaya di tahun depan tidak ada lagi kekerasan, pelecehan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),” jelasnya.

Erna menambahkan, isu yang GMNI soroti juga terkait pembangunan Rumah Dinas DPRD Ciamis beserta mobil dinasnya termasuk mobil dinas seluruh Pemkab Ciamis. “Anggaran Rumah Dinas Ketua DPRD Ciamis senilai Rp. 1 miliar lebih yang diduga fisiknya tidak sesuai dengan anggaran belanja bahan baku bangunan dan upah minimum buruh harian lepas (BHL). Kenapa anggaran itu begitu besar sementara TJOP harga tanah pun masih murah tidak seperti di DKI Jakarta. Lebih baik anggaran itu sebagian dipakai untuk keperluan masyarakat. Dan kami juga mempertanyakan mobil Dinas Pemkab Ciamis. Kami menyatakan pendapat tentang kinerja Pemerintah Ciamis, pemerintah tidak lagi bisa mengevaluasi dan menginventarisasi kepentingan rakyat dari mulai yang besar sampai yang mendasar,” tegasnya.

Aksi itu juga diwarnai dengan penaburan garam di pintu masuk dan di depan halaman kantor DPRD Ciamis. “Orasi kami ngga bakalan banyak atau lama-lama. Sesuai tulisan yang tertera di kain putih tersebut, dan aksi menaburkan garam ini supaya ular-ular DPRD ciamis bisa hilang dan keluar,” pungkasnya. (Dede Hermawan/WP)