Dua Dinas di Ciamis Dilaporkan ke Komisi Informasi Publik Jawa Barat

wartapriangan.com, BERITA CIAMIS. Forum Komunikasi untuk Transparansi (Forum Kontras) mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk berani transparan dan profesional. Tuntutan ini disampaikan Forum Kontras  saat berkunjung ke kantor redaksi Warta Priangan, Selasa (10/10). Transparansi dan profesional yang digaungkan Forum Kontras khususnya tertuju pada kegiatan lelang proyek di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

“Para pejabat dan petugas yang terkait dengan lelang proyek jangan tertutup. Harus berani terbuka, melayani kebutuhan informasi publik, agar ada kontrol sosial yang ketat. Petugas lelang harus profesional, harus netral, tidak boleh berada dalam pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan lelang,” terang Pujitio, Koordinator Forum Kontras Ciamis.

Menurut Pujitio, sepanjang tahun 2017 ini ia beserta rekan-rekan aktifis Forum Kontras lainnya sudah mencoba menjajagi bagaimana respon lingkungan pemerintahan terhadap keterbukaan informasi publik. Ia mengaku beberapa kali sempat mencoba mengakses informasi publik yang seharusnya tersedia setiap saat di lingkungan pemerintahan. Informasi yang diminta Forum Kontras banyak yang berkaitan dengan kegiatan lelang proyek di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

“Hasilnya boleh dikata nihil. Umumnya SOPD tertutup. Lebih parah lagi ada juga yang benar-benar tidak merespon permohonan informasi publik. Mungkin mereka kira main-main. Agar mereka tidak berfikir main-main, sebagai sampel, ada dua dinas di Ciamis yang saat ini kita lanjutkan prosesnya,” tambah Pujitio.

Yang dimaksud melanjutkan proses adalah melaporkan dinas yang enggan melayani permohonan informasi publik ke Komisi Informasi Publik.

“Ya, sudah dua yang kami laporkan. Malah yang satu sudah melewati tahap mediasi, tinggal tunggu sidang ajudikasi. Kami sangat yakin menang, karena di daerah lainpun, permohonan informasi serupa itu dikabulkan, karena memang informasi tersebut termasuk ke dalam informasi publik. Kalau kami sudah pegang data tersebut, kami akan kaji lebih jauh. Apakah para petugas itu sudah menjalankan wewenangnya sesuai dengan regulasi yang ada, atau sebaliknya. Kita lihat saja nanti, data-data pelengkapnya sudah lumayan banyak,” tegas Pujitio.

Pujitio enggan menyebutkan dinas mana saja yang sedang dalam proses pelaporan.

“Tidak lama lagi juga masyarakat akan tau sendiri, sidang ajudikasinya paling lambat 14 hari dari sekarang.”

Dari sekian tuntutan yang dipaparkan Forum Kontras, yang paling mendapat penekanan adalah adanya indikasi terjadi persekongkolan yang sistemik. yang tidak hanya melibatkan panitia lelang atau pejabat PNS dengan para kontraktor, tapi juga melibatkan banyak pihak.

“Kami sedang terus mengumpulkan data dan informasi. Kalau dibiarkan, apa kita rela Ciamis jadi daerah persekongkolan yang sistemik. Lebih gila lagi ketika indikasi persekongkolan yang melibatkan banyak pihak ini dimaknai sebagai sesuatu yang kondusif. Parah!” pungkas Pujitio. (IM/WP)