Honorer di Pangandaran Lakukan Orasi dan Doa Bersama di Halaman Kantor Bupati

Ketua FHI Pangandaran Slamet Septiadi mengatakan, selain doa bersama mereka menyampaikan aspirasi agar ada skala prioritas dan dipermudah dalam pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) umum dan pansel daerah harus mementingkan putra daerah.

“Perbandingannya 80% putra daerah dan 20% luar daerah. Jika harapan mereka tidak dipenuhi, maka mereka menolak pelaksanaan CPNS umum di Kabupaten Pangandaran,”ujarnya.

Menurutnya, mereka menuntut adanya penambahan kesejahteraan di lingkup dinas pendidikan yang sebagian besar sukwan berada di dinas ini. Serta sukwan yang ada dibeberapa SKPD pemerintah daerah Pangandaran dan lainya, sesuai kemampuan anggaran daerah.

“Kami pun menuntut aturan PP 11/2017 bagi sukwan yang sudah diatas usia 35 tahun ke atas, agar terkoordinasi dalam lingkup UU ASN terkait CPNS/PPPK tanpa adanya tes,” ucapnya.

Meskipun demikian, Dirinya berterimakasih kepada Pemda Pangandaran, yang sudah memberikan kepedulian tentang upah pada tahun 2019 nanti, dari Rp 300.000 menjadi Rp 700 ribu.

“Namun, kami tetap berharap, tenaga sukwan bisa dipermudah dalam seleksi CPNS nanti,” katanya. (Iwan Mulyadi/WP)