Indonesia Resmi Jadi Ketua Dewan Keamanan PBB
wartapriangan.com, JAKARTA: Pemerintah Indonesia resmi ditetapkan menjadi Ketua Dewan Keamanan (DK) PBB per 1 Mei 2019. Jabatan yang akan dipikul selama satu bulan tersebut merupakan momentum sepanjang dalam sejarah Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada periode 2019-2020. Langkah strategi perlu dilakukan dalam rangka menjaga serta memelihara perdamaian dunia.
Melansir dari laman Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, sebagai Ketua Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan membawa isu penting dunia yaitu berinvestasi dalam perdamaian, meningkatkan keamanan dan kinerja pemeliharaan perdamaian PBB atau Investing in Peace: Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping.
Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Kementerian Luar Negeri RI Grata Endah Werdaningtyas menjelaskan isu tersebut diangkat bahwa Indonesi sangatlah memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia lewat misi pemeliharaan perdamaian. Sebagai negara penyumbang pasukan perdamaian terbanyak di dunia ini, Indonesia akan memberikan kontribusi besar terhadap penanaman benih perdamaian yang berkepentingan untuk keamanan internasional.
Isu kesetaraan gender pun menjadi prioritas dalam penyebaran benih perdamaian di dunia, hal ini terbukti dengan visi Indonesia yang berencana menambah personel perempuan pada misi penanaman benih perdamaian dan keamanan di dunia.
Hal ini bukan tanpa dasar, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi dalam sambutanya saat membuka Regional Training on Women, Peace, and Security di Jakarta, menyatakan bahwa misi pemelihara perdamaian harus memiliki kepekaan yang lebih baik. Seperti memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan gender. Maka pihaknya memutuskan untuk menambah jumlah personel perempuan dalam misi tersebut.
“Pasukan perempuan pemelihara perdamaian memiliki kepekaan yang lebih baik, bisa memberi perlindungan yang lebih nyaman bagi korban kekerasan berbasis gender, dan lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat,” ucap dia.
Dengan visi meningkatkan jumlah personel tersebut yang paling penting yaitu komitmen untuk menambah pasukan perempuan pada misi perdamaian. Hal tersebut selaras dengan pemikiran dan inisiatif Sekretaris Jendral PBB yang menginginkan peran perempuan harus ikut berperan aktif, berpartisipatif menjadi peserta dalam perdamaian dan keamanan internasional.
Diketahui, total 3.080 personel yang dikirim, Indonesia menempati urutan ke-8 dari 124 negara penyumbang pasukan PBB. Pemerintah bahkan mencanangkan visi penugasan 4.000 personel perdamaian sampai akhir 2019. Pada 9 Mei nanti, selain tema kesetaraan gender, Menlu RI Retno Marsudi akan membahas mengenai Palestina. (red)
Berbagai sumber.