Gerakan People Power, GMNI: ”Tegaskan Jangan Ada Gerakan Inkontitusional”
wartapriangan.com, BERITA BANJAR: Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Banjar, Solehan menyikapi serius gerakan people power yang digadang-gadang akan digelar pada tanggal 22 Mei 2019.
Menurutnya istilah people power semakin menguat disuarakan oleh kelompok tertentu, yang ingin mengulang kembali peristiwa people power saat reformasi 98. Namun Solehan dengan tegas bawha gerakan people power saat ini sangat berbeda dan sangat kentara dengan nuansa kepentingan politik pasca pemilu.
“Gerakan ini dipicu dengan adanya perbedaan dukungan. Perbedaan dukungan itu dikhawatirkan dapat menyebabkan konflik di tahun politik saat ini, Oleh karena itu, gerakan people power yang berpotensi konflik dan tak bermuatan positif tersebut harus diredam oleh semua pihak,” terang Solehan, Minggu (19/05).
Bagi dia, gerakan people power jangan sampai dijadikan sebuah upaya untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Jika terdapat dugaan pelanggaran, haruslah menggunakan upaya hukum yang sah dan diakui oleh konstitusi.
“Semua ada aturan yang bisa masyarakat sampaikan. Apabila masyarakat menemukan pelanggaran, laporkan saja ke Bawaslu. Dan jika itu berkaitan dengan sengketa hasil pemilu, sampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Jika ada penyelenggara pemilu yang berpotensi nakal maka sampaikan saja ke DKPP, semua sudah diatur dalam peraturan penyelenggaraan pemilu,” tegas dia.
Berdasarkan pemikiran tersebut, GMNI sangat tegas menolak gerakan-gerakan delegitimasi secara inkonstitusional. Artinya dalam skala politik pun harus berbasis hukum negara.
“KPU, Bawaslu, sudah disumpah jabatan secara konstitusi maka dia punya kewenangan konstitusional dan ini yang harus kita hargai,” imbuh dia.
Solehan mengajak bagi segenap elemen bangsa agar selalu menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Ujian keberhasilan pemilu bukan hanya diukur dari prosesnya, tapi juga terletak pada kesediaan para pihak yang mengikuti kontestasi untuk menerima hasil pemilu sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat.
“Mari kita bersama sama memperkuat silaturahmi antar anak bangsa, memperbanyak amal kebajikan, dan stop narasi-narasi bernuansa kebencian yang dapat memecah belah persatuan bangsa,” pungkas dia.
Kontributor: F. Haq