Warga Protes Keras Pembangunan Sembilan Pabrik Besar di Garut Utara

wartapriangan.com, BERITA GARUT. Rencana Bupati Ruddy Gunawan akan menjadikan Garut Utara sebagai daerah industri dengan rencana akan membangun sembilan pabrik berskala besar, ternyata mendapat penolakan dari beberapa tokoh masyarakat. Salah satunya H. Holil Aksan Umarzen.

Menurt H. Holil Aksan Umarzen, rencana bupati untuk membangun sembilan pabrik di Garut Utara itu menandakan Bupati Ruddy Gunawan tidak pro rakyat. Masyarakat Garut Utara tidak akan menerima kalau daerahnya dijadikan daerah industri.

Menurut Holil, dia merasa aneh dengan sikap Bupati Garut yang akan menggiring sembilan pabrik berskala besar dibangun di wilayah Garut Utara. Sementara RT/RWnya saja masih sedang direvisi. “Kok bupati mengambil kebijakan sendiri. Holil benar benar tak habis fikir dengan sikap bupati seperti itu, terlalu pede,” tutur Holil.

Lebih jauh Holil menegaskan, pihaknya tidak menolak pembangunan pabrik yang notabene untuk mengurangi angka pengangguran. “Bupati harusnya bisa memilih, titik mana saja yang bisa dibuatkan pabrik. Jangan sampai menggunakan lahan produktif atau jalan nasional. Kalau sampai pembangunan pabrik menggunakan lokasi tanah yang produktif, itu akan menimbulkan masalah besar,” tegas Holil.

“Wilayah Garut Utara memang masih banyak lahan yang kurang produktif, untuk itu bupati harus bisa memisahkan mana lahan yang produktif dan mana lahan yang memang tidak produktif. Jangan asal membangun saja tanpa melihat dampak ke depan,” lanjut Holil.

Dengan adanya rencana pembangunan jalan Tol Cigatas, Garut Utara termasuk wilayah yang dilalui jalan tol tersebut, dan tidak ingin terganggu oleh pabrik. Pasalnya pembangunan pabrik itu akan mematikan sektor-sektor lainnya, seperti pariwisata, pertanian dan lain-lain.

Menurutnya, jika dipaksakan pembangunan pabrik di tempat-tempat strategis, Garut Utara ini sudah termasuk List DOB di DPRRI. “Jika saja itu terealisasi maka pabrik tersebut berada di lokasi perkotaan atau lingkungan pemerintahan Garut Utara,” tambah Holil.

Holil juga menyarankan, bupati seharusnya mampu mencari lokasi yang strategis dan tidak mengganggu lahan produktif. Apalagi tempat-tempat yang memang memiliki nilai sejarah. “Bukannya menolak tapi pemerintah harus benar-benar adil. Jika bupati tidak bisa berpikir positif dan tidak pro rakyat, silakan saja mundur,” tegas Holil. (Yayat Ruhiyat/WP)