Pjs Bupati Garut Soroti Pelayanan Publik dan Kinerja ASN
wartapriangan.com, BERITA GARUT. Selama tiga bulan ke depan, Pjs Bupati Garut Koesmayadie Tatang Padmadinata akan membenahi kinerja ASN di lingkungan Pemkab Garut. Menurutnya, masih banyak yang harus dibenahi oleh seluruh ASN yang ada di lingkungan Pemkab Garut. Demikian diungkapkan pjs Bupati Garut, Selasa (20/2).
Menurut Koesmayadi, pihaknya akan lebih fokus terhadap situasi keamanan di lingkungan. Diharapkanya, selama dia melaksanakan tugas Pjs nya, Kabupaten Garut tetap kondusif serta tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan.
Koesmayadi juga menekankan, agar Jajaran Satpol PP terus memantau jalanya kampanye berlangsung. Bahkan Satpol PP harus bisa menjaga netralitas ASN selama proses kampanye berlangsung. Sehingga ASN tidak terjebak politik praktis. Dan jika ada sesuatu yang kurang dipahami, silahkan koordinasikan dengan pimpinan masing-masing.
Pjs Bupati Garut berkali-kali mengingatkan jajarannya agar jangan sampai ada yang terlibat atau terjerat Saber Pungli. Sebab Saber Pungli akan terus memantau jalannya roda pemerintahan di berbagai intansi di Pemkab Garut.
Koesmayadi juga meminta kepada para ASN agar jangan banyak bolos kerja. Sementara pelayanan yang menyangkut pelayan publik agar lebih ditingkatkan serta dipermudah prosesnya. Termasuk pelayan RSUD dr Slamet Garut, agar lebih ditingkatkan. “Apalagi RS Daerah, sekarang sudah dialih pungsikan oleh Provinsi, jadi apabila ada kebutuhan yang menyangkut kekurangan di RSUD tinggal koordinasi saja ke provinsi,” terangnya.
Selain RS, Koesmayadi juga menyoroti masalah pelayan perijinan. Menurutnya, pelayanan perijinan harus lebih dipermudah, jangan sampai masyarakat yang membutuhkan malah dipersulit. Sehingga dengan optimalnya kinerja ASN, diharapkan Garut akan jauh lebih berkembang.
Menyinggung masalah E-KTP, Koesmayadi menyarankan, agar Disdukcapil segera merevisi data penduduk yang ada sekarang. Jumlah penduduk harus sesuai dengan jumlah yang ada di pusat, provinsi dan daerah. Bila masih kurang sarana peralatannya, bisa berkordinasi dengan bupati untuk ditindak lajut ke provinsi. Sehingga warga yang membutuhkan e-ktp bisa segera diatasi. (Yayat Ruhiyat/WP.)