wartapriangan.com, BERITA CIAMIS. Yang harus bertanggung jawab adalah Pemerintah Provinsi,“ ungkap Ustadz Dede saat di wawancarai wartapriangan.com mengenai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Asrama Haji Ciamis, Selasa (30/12).
Gedung kebanggaan masyarakat Ciamis ini, mengundang kontroversi kembali. Saat ini, Ustad Dede Ketua Forum Mubaligh Ciamis (FORMUCI), geram dengan tidak adanya langkah yang lebih baik mengenai permaslahan Islamic Center terutama soal IMB.
Pembangunan gedung baru di Komplek Islamic Center, yang nantinya dipakai sebagai asrama haji tersebut menghabiskan anggaran sekitar 5 milyar. Dana tersebut bersumber dari dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2013. Akan tetapi, sampai saat ini bangunan tersebut belum juga rampung.
“Saya masih ingat saat K.H. Djuan Ahmad, Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Islam (YPKI) meletakan bata pertama tanggal 27 November 2013. Rencananya bangunan ini akan beres pada akhir 2014, akan tetapi sekarang bangunan itu belum rampung juga,†jelas Ustadz Dede.
Wartapriangan.com pun menelusuri data pembangunan asrama haji ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Ciamis, ternyata ada dua bangunan yang telah mengantongi IMB yaitu; gedung dakwah dan kantor yayasan. Sedangkan bangunan yang diperuntukan asrama haji tersebut belum mendapatkan ijin.
Sontak Ustad Dede pun menegaskan, “bukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saja yang harus bertanggung jawab, Pemerintah Daerah Ciamis pun harus bertanggungjawab, karena fungsi pengawasanya ada di pemerintah dearah,“ tegas Ustadz Dede.
Saat ini Ustadz Dede sedang mengkaji ulang berbagai masalah yang berada di tubuh Islamic Center. “Saya ingin Ciamis lebih baik, karena uang yang dipakai bukan uang pribadi malainkan uang umat.†(Sarif Hidayat)