wartapriangan.com, BERITA GARUT. Ratusan Kepala Desa yang tergabung dalam Apdesi di Kabupaten Garut meminta perlindungan pada Bupati Garut dari berbagai hukum yang bisa menyudutkan pada kepala desa di Kabupaten Garut. Hal itu diungkapkan dalam audiensi antara kepala desa dengan Bupati dan DPRD Kabupaten Garut di Gedung DPRD setempat, Rabu (13/1).
Dari informasi yang terhimpun Warta Priangan, permintaan tersebut dikarenakan pengelolaan dana cukup besar, sehingga itu menjadi tanggungjawab kepala desa sekarang ini. Oleh karena hal itu, dikhawatirkan menimbulkan berbagai dilema dilapangan.
Ketua Apdesi Garut, Asep Hamdani, para kepala desa jangan dijadikan tumbal hukum. Ada temuan sedikit saja walaupun masih belum jelas benar dan salahnya, mereka langsung diproses dan diperiksa. Padahal Kepala Desa itu kan punya atasan yakni bupati, “jadi, alangkah lebih bijaknya jika ada salah satu temuan yang menyangkut kepala desa, minta izin dulu kepada bupati,” sambungnya.
Sebab, menurutnya, tidak ada seorang pun kepala desa, bercita cita ingin mencari keuntungan dengan jaminan hukum. Salah seorang Kepala Desa Cigedung mengatakan, aparat hukum harus lebih adil dan bijak.
“Masa kalo ada rekanan yang mengerjakan proyek di desa dengan penerapan anggaran sekitar 30 persen tidak ditindak. Tapi kalau ada kesalahan Kepala Desa sekecil apapun LSM dan sosial kontrol
berdatangan,” ujarnya. Untuk itu, para kepala desa meminta perlindungan hukum dari bupati.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Garut, Rudy Gunawan berjanji akan melakukan kerjasama dengan Polres Garut, Kejaksaan, Kodim dan Pengadilan. Hal itu guna konsolidasi di lapangan, agar jangan sampai ada oknum Polisi, Kejaksaan ataupun aparat lainya yang secara pribadi “nyelonong” ke desa- desa. “Mereka jelas akan memanfaatkan jabatanya, dan jika hal tidak diinginkan terjadi, para kepala desa bisa melaporkanya langsung,” pungkasnya. (Yayat R/WP)