wartapriangan.com, BERITA GARUT. Bencana banjir di wilayah kota di Kabupaten Garut semakin tinggi. Hal itu disebabkan banyak bermunculan bangunan-bangunan baru yang menutup drainase. Sehingga aliran air yang seharusnya masuk ke saluran drainase terhalang dan mengakibatkan banjir.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) Kabupaten Garut, Uu Saefudin menyebutkan, jumlah titik banjir yang terdapat di kawasan perkotaan Garut saat ini cukup banyak yaitu mencapai 118 titik. Itu tersebar di empat kecamatan yang ada di wilayah perkotaan.
Dikatakan Uu, sejumlah lokasi badan jalan yang selama ini sering kali tergenang air terutama ketika turun hujan di antaranya, Jalan Oto Iskandardinata, Jalan Pembangunan, Jalan Terusan Pembangunan, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Jenderal Sudirman. Kondisi ini tentu sangat mengganggu, bukan hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas tapi juga berpengaruh terhadap kualitas jalan yang cepat rusak.
Diakui Uu, pihaknya telah memetakan titik-titik banjir di kawasan perkotaan Garut. Menurutnya, tersumbatnya drainase di kawasan perkotaan disebabkan banyak saluran yang tertutup konstruksi beton. Bahkan di pinggiran jalan, banyak bangunan yang menutupi saluran drainase untuk jembatan atau jalan masuk air.
Akibatnya, ketika hujan lebat, air yang seharusnya masuk saluran drainase malah tersumbat konstruksi beton sehingga menggenangi badan jalan dan permukiman. Disebutkannya, dari sekian banyaknya saluran drainase yang ditutup oleh masyarakat, didominasi oleh pengusaha.
Dia mencontohkan, seperti yang terjadi di Jalan Terusan Pembangunan sehingga berdampak banjir cileuncang karena air tidak terserap. “Banyaknya pendirian bangunan yang tidak sesuai kontruksi telah mengakibatkan masalah yang cukup serius. Saya perkirakan banyak pemilik bangunan yang tidak menempuh prosedur atau izin dari Dinas Bina Marga Kabupaten Garut, sehingga jadinya seperti ini,” sesal Uu.
Seharusnya sebelum mendirikan bangunan, baik warga ataupun pengusaha memiliki izin dulu. Sehingga dari pihak terkait bisa melakukan pengkajian terlebih dahulu.
Masih menurut Uu, tersumbatnya saluran drainase diperpara oleh tumpukan. Dengan kondisi seperti itu, saluran drainase yang tersumbat harus segera direkonstruksi.
Untuk mengurangi titik rawan banjir di perkotaan, kata Uu,pihaknya sudah merekonstruksi sedikitnya 30 titik drainase sepanjang tahun 2015. Sedangkan untuk tahun 2016 ini, ada 20 titik drainase yang direkontruksi.
“Alhamdulillah tahun ini anggaran untuk rekonstruksi drainase di Kabupaten Garut naik. Anggaran rekonstruksi yang digunakan oleh Pemkab Garut bersumber dari APBD kabupaten dan bantuan provinsi,” jelasnya.
Lebih jauh dijelaskan Uu, tahun 2015 anggaran rekontruski drainase sebesar Rp 10 miliar yang terdiri atas bantuan provinsi Rp 8 miliar dan APBD Rp 2 miliar. Untuk tahun ini naik menjadi Rp 15 miliar, terdiri atas bantuan provinsi Rp 5 miliar dan Rp 10 miliar dari APBD.
Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Garut, Eded Komara Nugraha menambahkan, banjir yang menggenang badan jalan akan mempercepat tingkat kerusakan jalan. Hal ini dikarenakan terjadinya penggerusan aspal sehingga jalan mudah rusak. “Tingkat kerusakan jalan yang ada di wilayah perkotaan ini memang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan seringnya terjadi genangan air akibat tersumbatnya saluran drainase,”
Untuk itu Kepala Dinas Bina Marga, Eded berharap, agar para pengembang ataupun masyarakat yang akan membangun dipinggir jalan, terlebih dahulu mengajukan izin. Hal itu untuk mencegah tingkat banjir yang lebih parah. (Yayat Ruhiyat/WP)
Kalau selama ini banyak bangunan di Garut yang tidak berizin, berarti apa sih kerjanya instasi terkait..ckckckck