wartapriangan.com, BERITA CIAMIS. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ciamis, Asep Sudarman menginginkan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pasalnya, semenjak program JKN yang dikelola Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) itu dimasukan dalam APBD mulai tahun 2014, pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis semakin tertinggal.
“Ini kita ada suatu permasalahan (dalam pencapaian target PAD), kok namanya JKN atau BPJS masuk di kolom PAD. Nah, itu kan ada lonjakan kalau nggak salah tidak tercapai sekitar Rp. 11 miliar,” kata Asep di kantornya, Senin (07/03) siang.
Menurut dia, dasar dari BPJS diberi anggaran oleh APBD Kabupaten Ciamis adalah aturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) dan aturan akuntansi BPJS. Dua ketentuan itu yang mengharuskan JKN dibiayai oleh APBD.
“Karena diaturan akuntansi BPJS harus masuk PAD. Itu sebetulnya harus di-clear-kan, dikeluarkan saja dari APBD. Tapi nggak bisa memang porsinya dalam Mendagri, BPJS masuk di format PAD gitu,” jelasnya.
Alasan lain dari penganggaran itu, lanjutnya, adalah untuk menyiapkan dana bagi masyarakat yang tidak terlayani di bidang kesehatan.
“Ini sebesar-besarnya untuk dapat melayani masyarakat. Manakala BPJS jatuh kita tidak menyiapkan apa-apa juga kan masyarakat tidak terlayani. Makanya kemarin bersyukur BPJS berkurang (pasien pengguna BPJS),” katanya.
Dikatakannya, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk mendongkrak peningkatan PAD akan mulai dari laju pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Jika orang bayak-banyak jajan di Ciamis, banyak berwisata di Ciamis akan membantu peningkatan PAD,” tukasnya. (Rizal Nurdiana/WP)