wartapriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Dikritik dan dihujat berbagai pihak, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan, akan tetap fokus pada penegakkan hukum dan pengamanan laut Indonesia sebagai program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Satgas 115 di 2017.
“KKP tetap konsen kepada penegakan hukum dan pengamanan laut. Saya tidak ada hutang budi pada para pengusaha ikan, jadi siapapun yang nyuri ikan di perairan Indonesia akan saya sikat,” ujar Susi, saat menghadiri kegiatan Ulang Tahun Susi Air di Pangandaran Sabtu (15/1/2017).
Upaya tersebut sebagai bagian dari program percepatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan serta pemberantasan pencurian ikan (illegal fishing) yang telah digarap Menteri Susi sejak awal menjabat.
Susi juga merasa senang menjadi menteri karena bisa mengeluarkan kebijakan yang tidak mungkin dilakukan oleh pejabat. Salah satunya, kebijakan menenggelamkan kapal asing yang terlibat penangkapan ikan ilegal. Hal ini sesuai dengan visi pemerintah dalam mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa.
“Kami akan terus memberantas illegal fishing dengan menenggelamkan kapal. Langkah tersebut sebagai efek jera,” ujarnya.
Menurutnya, dulu Indonesia lautnya luas, namun isinya nggak ada karena habis dikuras.
“Apa ada yang berani mengeluarkan kebijakan penenggelaman kapal ilegal? Memang perlu orang gila seperti saya!,”kata Susi.
Dalam dua tahun terakhir, KKP telah menenggelamkan sebanyak 236 kapal, terdiri dari 229 kapal asing dan 7 kapal Indonesia pelaku pencurian ikan. Sementara pelanggaran yang telah ditangani sebanyak 481 kasus, termasuk 209 kasus berkekuatan hukum tetap (in kracht).
Lebih lanjut Menteri Susi mengatakan, KKP akan terus melakukan koordinasi dengan lembaga lain untuk menjaga keamanan di wilayah pesisir agar hasil laut lainnya dapat terawasi langsung oleh pemerintah.
(APBN) untuk KKP sebesar Rp 9,27 triliun. Angka tersebut turun sebesar Rp 4,53 triliun dibandingkan APBN 2016 sebesar Rp13,8 triliun. Pada 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Susi optimistis, kementeriannya akan menggunakan anggaran tersebut agar digunakan untuk pengawasan dan pembelian bantuan untuk nelayan.
“Pagu anggaran KKP disetujui DPR sebesar Rp 9,27 triliun di 2017. Lebih sedikit dari tahun ini, tapi ya memang itu yang saya inginkan, sedikit yang penting tepat sasaran dan penggunaannya,” ungkap Susi.
Adapun kegiatan KKP di 2017 adalah memberikan bantuan untuk kesejahteraan nelayan, bantuan berupa 1.080 kapal penangkap ikan (ukuran kurang dari 5 GT – 120 GT), 22 kapal pengangkut (ukuran 70 GT dan 100 Gt), 2.990 alat tangkap dan 500 ribu asuransi nelayan.
“Selain itu, nelayan juga akan mendapatkan jaminan santunan kecelakaan akibat selain aktivitas penangkapan ikan Rp. 160 juta apabila meninggal dunia, cacat tetap Rp. 100 juta dan biaya pengobatan Rp. 20 juta,” pungkasnya. (Iwan Mulyadi/WP)