www.wartapriangan.com, BERITA CIAMIS. Aksi santri turun ke jalan tidak hanya terjadi di Tasikmalaya, ratusan santri Ciamis pun menggelar aksi tadi pagi, Senin (16/01). Aksi ratusan santri tersebut adalah upaya untuk mengajukan surat pemecatan bagi Kapolda Jabar, Irjen Anton Charliyan, terkait bentrok ormas antara Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).
Dalam audensi yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan Kabupaten Ciamis, yakni DPRD, Dandim, Kapolres, dan Asda 2, perwakilan peserta aksi mengatakan, kegiatan ini digelar dalam rangka mengerem efek dari tragedi berdarah 121 yang terjadi di depan Mapolda Jawa Barat.
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Ciamis, Deden Badrul Kamal, melalui penasehat GNPF, KH. Syarif Hidayat, KH. Nonof Hanafi dan KH. Titing Kamaludin Bariji menyatakan sikap dan tuntutannya.
“Berdasarkan Firman Alloh SWT “Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara,dan berdasarkan Hadist Nabi SAW “Orang mukmin dan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain”. Dan diantara Hadist Nabi, perumpamaan kaum muslimin, dan kaum mukmin, dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi, seumpama tubuh, satu anggota tubuh sakit maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur dan merasakan demam. Oleh karena itu, kami menyatakan, hati kami satu suara kami satu dalam belasungkawa kami untuk aktivitas dan penganiayaan kelompok LSM GMBI dan kami menyatakan bersatu untuk pembelaan bagi saudara kami aktivis islam yang teraniaya,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa telah terjadi perusakan dan penganiayaan secara membabi buta terhadap umat islam yang mengawal Imam Besar FPI yang memenuhi panggilan Polda Jabar.
Pertama, ia menyampaikan bahwa sebagai gerakan pengawal fatwa MUI Kabupaten Ciamis, warga dan ormas islam Ciamis meminta secara tegas, kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk segera mengambil tindakan hukum yang tegas kepada pihak-pihak yang sengaja memprovokasi dan memperkeruh persatuan dan kesatuan diantara anak bangsa baik secara langsung maupun melaui media social, karena pembiaran terhadap provokasi tersebut sangatlah berdampak langsung terhadap rakyat pada negeri ini.
Kedua, bahwa telah terjadi reaksi umat islam di Jawa Barat tehadap anggota dan sekertariat GMBI di berbagai wilayah yang berdampak pada kerusuhan masal. “Maka kami menuntut Kapolda Jabar sebagai pemegang otoritas kemanan di Jawa Barat untuk segera dipecat, karena telah gagal dalam menjaga konduksifitas warga Jawa Barat, terutama kaum muslimin di seluruh Jawa Barat”.
Ia juga menyatakan, mengecam keras tindakan anarkis LSM GMBI dan menuntut untuk segera dibekukan. “Sehingga pelaku kriminal ditangkap untuk menciptakan konektifitas wilayah hukum Jawa Barat”.
Para massa aksi juga menduga LSM GMBI telah merencanakan dan mempersiapkan diri untuk melakukan penyerangan terhadap aktivis islam. ”Dan disinyalir kelompok itu ditunggangi oleh ideologi komunis dan aliran sesat, Syi’ah, yang terbukti selalu menebarkan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin sehingga berpotensi memecah belah NKRI”.
“Maka demi keadilan dan keutuhan NKRI, kami menuntut para penegak hukum untuk menegakan hukum seadil-adilnya karena sikap tidak adil kepada kaum muslimin berarti menginginkan situasi tidak kondusif,” ungkapnya.
Sementara itu pihak DPRD Kabupaten Ciamis menyambut dengan baik apa ynag menjadi aspirasi dari FPI Kabupaten Ciamis. “Pada prinsipnya apa yang disampaikan GNPF MUI Kabupaten Ciamis itu adalah untuk menjaga konduksivitas khususnya Kabupaten Ciamis. Jadi jangan sampai kita selaku umat islam, selaku warga Negara Republik Indonesia, selaku warga masyarakat Kabupaten Ciamis itu diadu domba dengan kepentingan-kepentingan tertentu, demi kepentingan-kepentingan sesaat, dan saya percaya bahwa teman-teman GNPF MUI ini dan seluruh warga masyarakat Tatar Galuh Ciamis, itu tetap bisa menjaga kerukunan, kesatuan-kesatuan dalam mewujudkan kondusifitas Kabupaten Ciamis”.
Pihaknya juga mengatakan akan menidak lanjuti apa yang menjadi aspirasi dan tujuan dari GNPF MUI Kabupaten Ciamis ke tingkat yang lebih tinggi, yakni Provinsi Jawa Barat dalam waktu cepat. “Sesuai dengan harapan mereka agar ini bisa di tindaklanjuti”.
Diberitakan sebelumnya, ribuan massa dari berbagai ormas islam di Tasikmalaya juga menggelar aksi untuk menuntut Kapolda Jabar, Irjen Anton Charliyan dicopot. Aksi ini sebagai buntut bentrokan antara FPI dan LSM GMBI di halaman Mapolda Jabar. (Ane Wowiling/Dede Hermawan/WP).