wartapriangan.com. BERITA GARUT. Keberangkatan para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut ke Bali, yang juga melibatkan 42 UPT Pendidikanya, mendapat berbagai sorotan tajam dari berbagai pihak. Keberangkatan mereka ke Bali pada hari Selasa pagi, sementara Bupati Ruddy Gunawan rencana menyusul hari ini, Rabu (24/5).
Sekertaris Komisi A DPRD Garut, Dadang Sudrajat memperatanyakan dasar keberangkatan mereka. “Kalau memang agendanya study banding, ya harus jelas. Alokasi dananya dari mana? Kalau memang itu study banding berarti anggaran dananya dari APBD,” ungkapnya.
Menurut Dadang Sudrajat, kalau memang itu atudy banding harus ke wilayah yang setipe dengan Garut. Misalnya wilayah Priangan, Tasik, Ciamis atau Sumedang. Tapi kalau ke Bali tidak ada relevansinya.
“Dari budaya maupun adat istiadatnya, antara Garut dan Bali sangat jauh, jadi apa yang bisa diadopsi dari hasil Study banding tersebut,” tegasnya.
Jadi menurut Dadang Sudrajat, sangat disesalkan keberangkatan jajaran Disdik Garut ke Bali. “Apalagi kita mau menghadapi tibanya Bulan Suci Ramadhan”.
Dadang juga mempertanyakan, apakah keberangkatan mereka ke Bali dibekali surat izin atau tidak. “Ini perlu dipertanyakan, sebab keberangkatan mereka dalam hari kerja. Kecuali kalau mereka berangkat pada hari libur, itu acara pribadi”.
Sementara Ketua Aktivis Masyarakat Peduli Anggaran Garut (MAPAG), Haryoni menyoroti, walaupun kondisi Kabupaten Badung Bali lebih baik dari Garut, namun tidak selalu harus dijadikan sebagai tolak ukur untuk study banding.
Tidak semua sistem yang ada di Badung Bali bisa diterapkan di Garut, apalagi unsur budaya dan kemampuan keuangan antara Badung dan Garut. Selama ini kegiatan study banding selalu dilakukan ke Badung Bali, padahal study banding ke Bali itu sudah sering kali mendapat sorotan dari masyarakat.
Study banding ke Bali pada tujuanya mungkin baik, namun pemerintah juga harus menghilangkan prasangka buruk dari masyarakat seringnya pejabat Garut jalan jalan ke Bali. (Yayat Ruhiyat/WP)