wartapriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pangandaran, Otong Aminudin mempertanyakan tidak terakomodirnya pelajar madrasah oleh kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pesantren kilat (sanlat).
“Di masyarakat timbul gejolak. Siswa-siswa yang di bawah Dinas Pendidikan mendapatkan anggaran, sehingga bisa gratis dalam pelaksanaan pesantren kilat. Sementara yang di bawah Kemenag (Kementerian Agama) itu tidak mendapatkan sama sekali. Jadi, timbul kecemburuan,” ungkapnya.
Dia mengharapkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak memilah-milah dalam memberi bantuan. Sebab, muncul opini pelajar madrasah dianaktirikan oleh pemerintah.
Selain itu, kata dia, para pengelola pesantren yang dijadikan tempat mondok para siswa selama mengikuti sanlat juga mengaku keteteran dalam menyediakan konsumsi. Terutama bagi siswa di bawah Kemenag yang tidak ter-cover bantuan dari pemerintah daerah. (Iwan Mulyadi/WP)