wartapriangan.com, BERITA CIAMIS. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Ciamis dikeluhkan orang tua siswa. Pasalnya sekolah tersebut diduga menggunakan dana bantuan yang disalurkan lewat Kartu Indonesia Pintar atau KIP tanpa seizin orangtua maupun siswa bersangkutan.
Dana bantuan yang disalurkan lewat KIP sebesar Rp. 1 juta langsung digunakan pihak sekolah untuk membayar tunggakan siswa selama menimba ilmu di SMK tersebut. Namun mekanisame dalam pembayarannya, pihak sekolah tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak keluarga atau orang tua siswa.
“Iya tidak dipungkiri anak saya sekolah di SMK masih memiliki tunggakan dana kepada pihak sekolah, tetapi saya menyayangkan pihak sekolah sendiri tidak memberikan kabar terlebih dahulu kepada pihak orang tua atau wali siswa untuk penggunaan dana KIP tersebut. Padahal anak saya masih membutuhkan dana dari KIP tersebut untuk membeli keperluan sekolah. Ini pihak sekolah malah memangkas habis dana dari KIP tersebut untuk membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp 125.000 per bulannya,” terang Anah, orang tua salah satu siswa kelas X salah satu SMK di Kabupaten Ciamis, Senin (12/06).
Dari hasil penelusuran Warta Priangan, orang tua siswa tersebut merupakan seorang janda yang tinggal di Dusun Kota, Desa Buniseri, Kecamatan Cipaku. Ia sang putri tinggal di rumah panggung ukuran 4 x 6 meter berdinding bilik bambu. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Anah bekerja menjadi buruh pabrik roti di Majalengka.
“Dari tahun 2010 saya sudah ditinggalkan oleh suami saya karena meninggal dunia. Saya memiliki 3 orang anak tetapi dua anak saya sudah berkeluarga. Satu anak lagi VR masih menempuh pendidikan di SMK maka untuk memenuhi keperluan serta kebutuhan anak saya, saya bekerja sebagai buruh di Majalengka,” paparnya.
“Semangat belajar anak sangat tinggi, ini yang memberi motivasi saya untuk mengais rezeki meski harus bekerja sebagai buruh,” lanjutnya.
“Saya jujur kerepotan memenuhi biaya sekolahnya, sampai sekarang sepatu saja masih menggunakan sepatu bekas dia di SMP,” tutur Anah sambil dengan mata berkaca-kaca.
Kondisi tersebut mengusik Ketua DPW LSM Centra Indonesia, Tedi Rosmiadi. Ia mengatakan sekolah langsung menggunakan dana KIP tanpa memberikan Informasi terhadap orang tua atau wali siswa sangat merugikan siswa serta orang tua.
“Pihak sekolah hanya memikirkan kepentingan sekolahnya sendiri, kepentingan atau keperluan siswa pribadi tidak dipikirkan. Padahal VR sendiri merupakan anak yatim serta masih memerlukan dana tersebut untuk keperluan sekolah yang lainnya. Seharusnya sekolah memberi kebijakan terhadap dana KIP tersebut tidak usah dipangkas semuanya untuk keperluan sekolah atau dibayarkan kepada SPP,” tegasnya. (Dede Hermawan/WP)