wartapriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Tenaga Sukwan Dilingkup Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, yang terdiri dari UPTD Pariwisata Pangandaran, Kalipucang, Parigi dan Cijulang, pada Jumat (7/7) pukul 10.00 WIB, melakukan unjuk rasa, di Gedung TIC Pangandaran.
Mereka dibawah Korlap Uu Rusmana, sukwan yang bekerja di tolgate Batu Hiu UPTD Pariwisata Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.
Uus Rusmana, mengatakan, kedatangannya bersama sekitar 100 sukwan untuk mengklarifikasi terhadap adanya tuduhan kebocoran retribusi wisata di beberapa tol gate obyek wisata di Pangandaran.
“Jangan memandang kami sempit, kami ini punya keluarga punya anak, dan kami tidak mungkin melakukannya. Saya siap semua tiket diperiksa dan saya berani disumpah,”ujarnya.
Selain itu mereka juga mempertanyakan pemberian upah untuk tim khusus, sementara yang tidak direkrut tidak diberi upah atau insentif.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Undang Sohbarudin, mengatakan dirinya tidak menduga akan terjadi aksi ini.
“Saya tidak akan gegabah untuk memberikan jawaban, apalagi anggaran sudah berjalan ketika saya baru masuk menjadi kadis di Dinas Pariwisata. Karena tidak ada anggaran insentif terhadap sukwan, ini rentan terhadap keuangan karena mereka ditugasi untuk mengurus keuangan dan bekerja keras, namun tanpa gaji,”ujarnya.
Kami lanjutnya, bagaikan tikus mati dilumbung padi, lanjutnya, banyak uang namun tidak dapat memilikinya. Namun perlakuan kepada para uptd diberlakukan sama.
Menurut Undang, selama ini pihaknya bergandengan tangan bersama seluruh stakholder seperti kompepar, HPI agar PAD kita meningkat. Bahkan terbukti PAD dari tahun sebelumnya meningkat.
“Tapi tiba-tiba ada yg teriak kepada media, bahwa ada kebocoran, sehingga bupati melakukan sidak, padahal awalnya dia yang ditugaskan. Namun karena dikhawatirkan ada anggapan kolusi, maka saya serahkan kepada bupati yang melakukan sidak,”ujarnya.
Untuk diketahui, lanjutnya, Dinas tidak dilibatkan dalam pengelolaan PAD, hanya ke pembinaan, pengembangan dan promosi destinasi saja, tapi laporan tetap ke dinas.
Awalnya kita perlu penanganan etiketing dengan merekrut 47 operator, cepat atau lambat pasti ada rasionalisasi yang hingga saat ini sedang dalam pembahasan.
Pihaknya sedikit mengalami kesulitan ketika saat ada lonjakan pengunjung di tol gate, dimana yang masuk ke obyek wisata itu ada penduduk, karyawan, atau yang datang untuk kepentingan keluarga, bahkan ada warga membongkar jalan yang sudah ditutup.
“Terkait pemberitaan tentang kebocoran saya cukup merasa prihatin, karena sesen pun tidak pernah meminta uang ke uptd dan sejujurnya saya tidak tahu bakal ada gerakan aksi demo ini, maka kami saat ini tidak memiliki bahan dan keputusan.
Solusinya, Bupati akan membuat regulasi untuk membuat tim khusus dengan pemberian upah, sementara sukwan yang lainnya diberdayakan di UPTD Pariwisata, dan tdk mem PHK tenaga sukwan. (Iwan Mulyadi/WP)