wartapriangan.com, BERITA BANJAR. Sejumlah ulama dan tokoh yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Ulama Tokoh dan Umat Islam (FUUTUI) Kota Banjar mendatangi DPRD Kota Banjar pada hari Selasa (18/07/2017), dalam rangka menolak Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Ormas.
Delegasi FUUTUI dipimpin oleh Ustadz Zaenal Arifin. Ia menyampaikan bahwa kedatangan para ulama dan tokoh dalam rangka menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap menolak Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas.
Ketua HTI DPD II Kota Banjar, Ustadz Yamin Rohaemin menyatakan menolak keras terhadap Perppu No.2 Tahun 2017 tersebut, diantaranya karena Perppu ini bisa menjadi pasal karet yang merugikan Ormas Islam. “Ini memperlihatkan bahwa rezim ini diktator dan refresif,” tegasnya.
Ibnu Aziz Fathoni, tokoh pendidikan Kota Banjar mengungkapkan bahwa ternyata masih banyak yang belum memahami isi Perppu ini. “Perppu ini sangat berpotensi akan mengekang kebebasan menyampaikan pendapat. Bisa jadi yang namanya dakwah, yang namanya amar ma’ruf nahi munkar akan dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan, dianggap menyebarkan kebencian,” ucap Dosen di salah satu sekolah tinggi di Kota Banjar ini.
Wakil dari Pemuda Muhammadiyah, Fajar Farhan Hikam mempertanyakan urgensi dari diterbitkanya Perppu No. 2 Tahun 2017, karena menurutnya ormas Islam yang dibidik untuk dibubarkan justru memiliki kontribusi positif untuk masyarakat. “Apa jadinya kalau tidak ada FPI dan HTI misalnya, akan banyak kenakalan remaja. Kalau kita terjun ke lapangan kita akan melihat sepakterjang dari ormas-ormas yang mau dibubarkan,” ungkapnya.
Tuduhan bahwa ormas Islam yang akan dibubarkan adalah ormas radikal menurut Kiyai Asep Muhtar Ghazali adakah tidak tepat. “FPI yang melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar jelas jelas melaksanakan Pancasila sila pertama dan menjaga NKRI. Kalau HTI menggembor-gemborkan Khilafah itu melaksanakan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjaga NKRI juga. Jadi kalau dipandang radikal, radikal yang mana,” paparnya.
Kiyai Apipudin, pengasuh Panti Nahdlatul Wathon dengan tegas mengatakan bahwa yang gawat darurat itu bukan umat Islam, ormas Islam, dan radikalisme. “Yang darurat itu hutang luar negeri yang mencapai ribuan trilyun, ditambah narkoba jumlah yang berton-ton,” kata ulama asal Kecamatan Langensari ini.
Delegasi FUUTUI di terima oleh Bapak Muzamil, anggota DPRD dari Partai PPP dan Bapak Ade Komara dari Partai Golkar.
Bapak Muzamil menyatakan akan menyampaikan aspirasi para ulama dan tokoh tersebut kepada pimpinan DPR dan akan disampaikan pula pada Mukernas partainya.
Sementara Bapak Ade Komara, selain juga akan menyampaikan amanah dari para ulama dan tokoh yang datang, juga menyatakan dukungannya. “Walaupun bukan dari partai Islam tapi saya muslim, saya mendukung (perjuangan) umat Islam,” tutupnya.
Ulama dan tokoh yang ikut hadir pada pertemuan tersebut diantaranya perwakilan dari FPI, HTI, Jamaah Tabligh, Pemuda Muhammadiyah, Kashumi, LPI, Pemuda Hisbah, dosen, dan forum guru.