wartapriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Warga di beberapa daerah di Kabupaten Pangandaran mengeluhkan dengan kelangkaan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram, sehingga warga merasa kesulitan untuk mendapatkan gas elpiji baik di pangkalan gas maupun di tempat-tempat pengecer.
Seperti yang dikeluhkan Hikmat warga Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar, kelangkaan gas elpiji tersebut dirasakan setelah hari raya lebaran kemarin hingga saat ini.
“Dimana-mana kosong pak, akhirnya kami terpaksa menggunakan kayu bakar untuk memasak,” ungkapnya, Rabu, 9 Agustus 2017.
Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk khususnya di Kabupaten Pangandaran, menurut dia, jumlah pengiriman pasokan gas elpiji khususnya ke Kabupaten Pangandaran oleh pihak Pertamina tidak sesuai dengan jumlah penduduk saat ini.
“Taruhlah jumlah penduduk di Pangandaran ada sekitar 400 ribu orang, untuk kelada keluarga ada sekitar 200 ribuan. Nah jumlah itu yang harus diperhitungkan untuk pengiriman pasokan gas elpiji ke Pangandaran, sehingga kebutuhan gas di Pangandaran bisa terpenuhi, belum lagi adanya penambahan pedagang keliling yang menggunakan gas, seperti tukang baso ikan, cilok dan lainnya,”ucapnya.
Dirinya mengatakan, khususnya untuk di daerah Kecamatan Langkaplancar yang merupakan daerah pegunungan dan pelosok sudah banyak warga yang beralih dari kayu bakar ke gas elpiji.
“Jadi saat ini mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan gas elpiji ukuran 3 kg dan untuk membeli sangat jauh,”ungkapnya, seraya dirinya berharap kepada pemerintah daerah agar menyikapi terhadap kelangkaan gas elpiji khususnya gas elpiji ukuran 3 kg.
Pemerintahan daerah Kabupaten Pangandaran yang dipimpin oleh Asisten Daerah II Apip Winayadi bersama dinas terkait melakukan rapat koordinasi terkait kelangkaan gas yang dialami warga khususnya di Kabupaten Pangandaran.
Usai rapat Asda II Apip Winayadi mengatakan, bahwa melalui forum rapat ini sudah terbentuk tim satgas untuk melakukan pemantuan terhadap gas elpiji bersubsidi. Karena setelah dievaluasi dan diterbitkannya peraturan bupati tentang harga eceran tertinggi, serta melakukan sidak ke lapangan pada bulan Syawal, menurut Apip masih terjadi kelangkaan-kelangkaan gas bersubsidi.
Masih banyak masyarakat belum memahami sasaran terkait pendistribusian gas bersubsidi. Apip mengatakan, bahwa Pemda sudah memberikan bantuan raskin kepada masyarakat miskin. Begitu dengan gas bersubsidi juga sebenarnya diperuntukan kepada masyarakat kurang mampu yang berpendapatan di bawah satu setengah juta.
“Nah kita ingin mengamankan itu. Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina dan kami terus melakukan evaluasi, ternyata ada beberapa permasalahan. Untuk pendistribusian gas dari Pertamina tidak ada masalah, tetapi dilapangan ada kelangkaan dan tidak tepat harga,”ungkapnya.
Mulai saat ini, kata Apip, sudah ada komitmen dengan para camat untuk bersama-sama mengawasi di lapangan. Baik itu mengenai pangkalan yang tercatat ada 161 pangkalan di Kabupaten Pangandaran.
“Lalu masalah harga perlu dipantau benar, karena itu sebagai bahan laporan ke pihak Pertamina juga terkait pendistribusian di wilayah masing-masing,”pungkasnya. (Iwan Mulyadi/WP)