wartapriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Pemberian tunjangan Rp. 10 juta per bulan kepada anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dinilai menghamburkan anggaran. Terlebih tidak ada mekanisme ukuran yang menjadi acuan.
Kata ketua Wahana Lingkungan Pendidikan dan Sosial (Walpis) Deni Sukron mengatakan, kalau acuannya harga sewa kendaraan per hari saya rasa itu tidak adil.
“Artinya kenapa tidak dihitung per kehadiran saja jadi lebih jelas,”ujarnya.
Saat ini, lanjut Deni banyak anggota dewan yang jarang masuk kantor kecuali ada kegiatan rapat komisi atau rapat fraksi.
“Nanti dikhawatirkan ada kecemburuan diantara anggota dewan, seperti yang jarang hadir dengan yang rajin tunjangan transportnya sama, “ujar Deni.
Deni berharap legislatif dan eksekutif merubah besaran tunjangan transport dengan menggunakan standar acuan kehadiran anggota dewan bukan acuan harga sewa kendaraan per hari.
“Kalau bisa dirubah saya berharap sekali angka itu dirubah, tapi kalau tidak bisa ya minimalnya anggota dewan harus memperlihatkan kinerja lebih bagus minimalnya juga tingkat kehadiran ditingkatkan, “pungkas Deni.(Andri/WP)