wartapriangan.com, BERITA GARUT. Sekjen Garut Governance Watch (GGW), Yuda Ferdinan mengatakan, pemerintahan Kabupaten Garut sejak dipmpin oleh Ruddy Gunawan dan Helmi Budiman banyak terjadi indikasi korupsi di setiap SKPD.
“Hingga saat berakhir masa jabatannya, tidak ada perubahan yang signifikan. Pemerintahan Rudy Gunawan Helmi Budiman masih diselimuti adanya indikasi korupsi, dan itu menandakan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Garut yang tidak baik,” ujarnya.
Indikasi korupsi di pemerintahan Rudy Gunawan yang paling menonjol terjadi di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, serta SKPD lainnya. Namun dijelaskan Yuda, dia belum bisa menghitung presentasenya. Yang pasti indikasi korupsi memang ada seperti yang saat ini tengah ramai dibicarakan, BPJS serta bantuan dana pendidikan, termasuk pungli dan dana setoran, tandasnya.
Lebih jauh Yuda mengatakan, terjadinya indikasi korupsi di pemerintahan Rudy Gunawan Helmi Budiman, itu lebih disebabkan lemahnya pengawasan dalam penggunaan anggaran. Intinya pemerintahan yang sekarang tidak bersih dan terjadi indikasi korupsi, kata Yuda.
Terjadinya korupsi dalam satu pemerintahan, lebih disebabkan adanya cost politik yang cukup besar dalam proses pencalonan. Sehingga setelah menjadi pimpinan, dia harus mengembalikan cost saat proses pencalonan.
Dalam kontestasi politik dan dalam merebut kursi pimpinan daerah, semuanya tidak bisa diipisahkan dari besaran cost politik yang digunakan. Sehingga saat terpilih sudah tidak lagi memikirkan pemerintahan yang bersih, melainkan bagaimana caranya untuk mengembalikan dana yang digunakan saat pencalonan, sambung Yuda.
Yuda berharap, dalam Pilkada 2018 mendatang, masyarakat Garut harus lebih cerdas dalam menentukan calon pemimpin. Jangan tergiur oleh politik uang, masyarakat harus lebih bujaksana dan hati hati menentukan pilihanya. Sebab kalau salah memilih orang, jelas akan merugikan semua masyarakat Garut.
Dalam pesta demokrasi, dijelaskan Yuda, setiap parpol pasti akan ada mahar politik yang diminta dari setiap calon. Hal ini dilakukan untuk menjalankan mesin partai. Namun yang harus di ingat, mahar politik tersebut tujuanya untuk apa. (Yayat Ruhiyat/WP)