wartapriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata mengakui kondisi sungai di Pangandaran sudah mengalami pendangkalan dan penyempitan sehingga perlu adanya normalisasi. Menurut Jeje, gara-gara kondisi ini beberapa desa menjadi langganan banjir ketika musim penghujan akibat luapan air dari sungai. Terutama saat berbarengan dengan air laut yang pasang.
“Meskipun banjir akan surut kembali setelah 4 jam kemudian, namun dampaknya tetap tidak baik dan mengganggu aktivitas warga,” ujarnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pada Senin (30/10/2017) siang tadi, berkoordinasi dengan pihak BBWS Citanduy di Banjar.
“Sungai yang ada di wilayah Kab Pangandaran itu kewenangannya di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, ada di PSDA Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
“Termasuk jalan yang ada di atas tanggul atau sungai Citanduy juga menjadi bahan pembicaraan dengan pihak BBWS,” tambahnya.
Untuk itu ujar Jeje, minggu depan akan ada tindak lanjut pembahasan antara BBWS, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Pangandaran.
“Saat ini pihak BBWS tengah melakukan tahap DED untuk pekerjaan sungai yang ada di Kecamatan Mangunjaya, Padaherang dan Kalipucang. Maka kita usulkan tiga sungai yakni Sungai Cikidang, Cikawung Cikembulan dan sungai di Parigi yang kewenangannya ada PSDA Jawa Barat,” ujarnya.
Ditempat terpisah Kepala BBWS Kota Banjar melalui Bagian Humas Kusdaryanto membenarkan bahwa pihaknya telah kedatangan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata untuk melakukan pembahasan terkait kondisi sungai yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran.
Menurut Kusdaryanto, dari beberapa sungai di Pangandaran,ada tiga sungai yang dianggap sudah rawan yang diusulkan oleh Bupati Pangandaran untuk dilakukan normalisasi.
“Tiga sungai itu kewenangannya ada di PSDA Provinsi, tapi karena ini menyangkut hajat orang banyak, maka kami dari BBWS siap membantu,” ujarnya.
Menurutnya minggu depan, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi lanjutan untuk memastikan lokasi sungai mana saja yang akan menjadi prioritas untuk normalisasi. (Iwan Mulyadi/WP)