wartapriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Dua pekan tinggal di pengungsian, ratusan korban pergerakan tanah di Desa Sukarasa, Kabupaten Tasikmalaya hidup memprihatinkan. Selain mulai kekurangan bahan makanan, ratusan warga juga harus alami krisis air bersih.
Sekitar 20 hingga 25 sumur di perkampungan warga kering akibat pergerakan tanah. Mata air bersih lenyap terserap tanah yang terbelah. Meski musim hujan, warga harus berjalan tiga kilometer hanya untuk mendapatkan air bersih.
Ketiadaan alas tidur pun membuat banyak warga jatuh sakit karena kedinginan. Mereka berharap bantuan alas tidur seperti kasur tipis serta selimut.
“Di pengungsian ini yang kurang lauk pauk, air bersih, alas tidur,” jelas Kepala Desa Sukarasa, Tete Abdul Manaf saat ditemui wartawan di tempat pengungsian, Kamis (30/11/2017).
“Minimal kasur lantai, kasihan orang tua dan anak tidur di lantai. Kalau sumur ada sumber air di Margayahu,” lanjutnya.
Sementara itu, Nasihin (54) korban pergerakan tanah di Tasikmalaya menuturkan, hampir dua minggu ia dan warga yang lain tinggal di pengungsian “Kami minta kepastian pemerintah apakah masih layak dan tidak rumah kami di tempati atau sudah amankah, apakah kami akan di relokasi?” paparnya.
Sementara BPBD Kabupaten Tasikmalaya mencatat sebanyak 341 rumah terdampak bergerakan tanah di Kecamatan Salawu dan Puspahiang. Suluruh korban menunggu kepastian relokasi menunggu hasil kajian geologi yang akan keluar sepuluh hari ke depan.
Berempati dengan nasib ratusan pengungsi, Satuan Lalulintas Polres Kabupaten Tasikmalaya menggelar bakti sosial. Selain memberikan makanan instan, selang serta toren penampungan air didistribusikan untuk korban.
Kasat Lantas Kabupaten Tasikmalaya, AKP Dies Ratmono menuturkan, para korban terdampak pergerakan tanah perlu adanya penampungan air karena krisis air di tempat ini. “Maka kami membawa keperluan yang bisa dibawa selang, turen, makanan instan,” jelasnya.
Kini warga hanya bisa berharap bantuan terus mengalir sambil menunggu hasil kajian tim geologi dirilis secara resmi. Seluruh korban bersedia direlokasi ke tempat yang lebih aman dengan catatan biaya ditanggung pemerintah. (Andri Ahmad Fauzi/WP)