Tio sangat menyayangkan sikap petugas tersebut. Padahal sepengetahuannya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ciamis tengah gencar membuat terobosan dalam pelayanan kependudukan, misalnya dengan program SAPULIDI (Sapoe Urusan Langsung Jadi).
Kontras pun telah melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, Drs. Adang Darajat, SH, MM. “Kadis respon dan berjanji akan langsung menegur pegawai tersebut,” ungkap Tio.
Tio juga menjelaskan, informasi dari berbagai sumber masuk ke Kontras terkait pungli dalam pembuatan KTP, Akta, KK . “Ada memang yang dipatok Rp. 10 ribu di salah satu kecamatan, ada juga yang membayar seikhlasnya. Tak hanya itu, bahkan ada oknum perangkat desa yang menawarkan pembuatan akta kelahiran dengan tarif satu juta tetapi sampai ini akta kelahirannya pun belum jadi. Kita kembangkan ini,” tegasnya.
Terkait hal tersebut, Kontras akan melakukan investigasi. “Saya bersama lima orang anggota Kontras Ciamis akan memantau pelayanan di lima kecamatan saja dulu, yang diduga kuat terjadi indikasi pungli dengan dalil administrasi. Nantinya, lima anggota saya dilengkapi dengan kamera tersembunyi berpura-pura akan mengurus KTP, Akta, KK. Dan nanti kita lihat saja hasilnya. Adakah pelayanan pembuatan KTP dan sebagainya gratis, adakah senyuman ramah dari pegawainya. Ya, tunggu saja, soalnya kan sudah jelas pelayanan pembuatan KTP dan yang lainnya itu gratis,” jelas Tio.
Anggota Kontras Ciamis, Reza Fazrin, juga menambahkan tentang dugaan pungli dalam pembuatan administrasi kependudukan. “Sudah jelas pelayanan pembuatan Akta, KK, KTP itu gratis. Lalu saat saya bikin KTP dipungut Rp. 10 ribu dan ada juga yang memberi ikhlasnya, itu apa? Yang katanya administrasi sambil salah satu pelayan kecamatan bilang kalau tidak bayar ya silahkan saja berangkat ke Ciamis sendiri,” paparnya.
“Jika ada pegawai saya yang di kecamatan meminta uang dengan dalil administrasi segera lapor ke saya foto orangnya siapa namanya nanti kasih taHu saya, besok juga saya pecat. Tapi, kalau itu pegawai kecamatan biarkan Camat dulu yang mengurus. Karena itu merusak nama baik Disdukcapil Ciamis,” tegas Adang Darajat. (Helmi Razu/WP)