wartapriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Untuk terwujudnya program penangulangan kemiskinan yang merujuk pada satu data, Pemerintah Kabupeten Pangandaran mengadakan sosialisasi ekspose hasil kajian dan verifikasi data kemiskinan di Kabupaten Pengandaran.
Kegiatan yang dibuka oleh wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari, yang sekaligus sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pangandaran, dan dilakukan di aula Setda Kabupaten Pangandaran, Rabu (13/12/2017) siang.
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Daerah, Kepala SKPD, Camat dan kepala desa se Kabupaten Pengandaran.
Dalam sambutannya Wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari mengatakan isu kemiskinan masih tetap menjadi isu nasional.
“Kemiskinan masih tetap menjadi isu utama dalam pembangunan nasional dan daerah, karena masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional,”ujarnya.
Karena itu lanjut Adang, upaya penangulangannya harus dilakukan secara komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu, sistematis serta berkelanjutan.
Beberapa waktu sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengadakan program KM 0 PRO POOR.
Program ini merupakan program yang bertujuan untuk pemutakhiran data masyarakat miskin dan rumah tangga sasaran dengan memanfaatkan pendekatan berbasis informasi teknologi secara online. Sehingga diharapkan outputnya berupa data masyarakat miskin yang lengkap, Akurat, Relevan dan up to date.
Selanjutnya Wabup Adang menjelaskan, sumber data yang digunakan dalam kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan adalah hasil dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Saya harapkan dapat dijadikan sebagai satu satunya basis data untuk menjadi rujukan berbagai program pembangunan lintas sektoral khususnya yang bersentuhan dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pengandaran,” tegasnya.
Wabup pun mengharapkan, hasil dari kegiatan ini bisa memiliki makna yang strategis sehingga dapat merekomendasikan satu program yang inovatif dan sebagai landasan dalamb upaya mendorong keberhasilan penanggulangan kemiskinan.
Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan narasumber H. E. Agus ismail SSos. MPd Kepala Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisis Potensi Daerah (BP2APD) Provinsi Jawa Barat, Abdul Nijar, tenaga ahli dari CV Metrik Co Bandung serta forum CSR. (Iwan Mulyadi/WP)