wartapriangan.com. BERITA PANGANDARAN. Hasil Sidang Paripurna akhir tahun 2017, ada beberapa sorotan terkait pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pangandaran yang disampaikan dari tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dari hasil reses yang disampaikan oleh para anggota dalam rapat paripurna pada Kamis (28/12/2017) kemarin, menurut Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran H Iwan M Ridwan, ada beberapa program pemerintah daerah yang harus di evaluasi.
“Ada masukan-masukan hasil dari pelaksanaan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD untuk di evaluasi di tahun 2018, seperti pada program pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan,” ungkap Iwan.
Menurut Iwan, masih adanya keterlambatan anggaran untuk program pendidikan gratis khusus di tingkat SLTA/SMK. Pasalnya kata Iwan, untuk pendidikan tingkat SLTA/SMK sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, maka untuk program pendidikan gratis dari pemerintah daerah tidak langsung dikucurkan ke sekolah-sekolah.
Berbeda dengan sekolah-sekolah di tingkat SD dan SMP yang langsung di bawah pemerintah daerah. Karena untuk anggaran program pendidikan gratis di tingkat SLTA itu, anggaran nya dari pemerintah daerah harus ditransferkan ke provinsi terlebih dahulu.
“Lalu dari provinsi dikucurkan melalui bantuan keuangan ke sekolah-sekolah tingkat SLTA di Kabupaten Pangandaran. Maka untuk tahun 2018 diharapkan tidak ada keterlambatan lagi terkait anggaran untuk program pendidikan gratis ke sekolah tingkat SLTA/SMK,” ujarnya.
Lanjut Iwan, dari hasil rapat paripurna juga di bahas terkait pelayanan kesehatan yang harus ditingkatkan di tahun 2018.
“Terutama pada pelayanan petugas kesehatan kepada masyarakat masih banyak yang kurang baik,” ungkapnya.
Begitu juga dengan infrastruktur jalan, kata Iwan, masih banyaknya masukan-masukan dari masyarakat yang disampaikan saat reses yang kondisinya masih banyak yang rusak terutama jalan di Kecamatan Cigugur dan Langkaplancar. Apalagi adanya beberapa pekerjaan jalan yang dilakukan oleh pihak rekanan, menurut Iwan, kondisinya sudah rusak.
“Baru saja selesai di bangun, masa jalan sudah rusak lagi,” ujarnya.
Maka untuk di tahun 2018 nanti, Iwan akan menugaskan Pansus agar sering-sering ke lapangan untuk memantau pekerjaan proyek yang dilakukan oleh pihak rekanan.
“Minimal Pansus satu minggu ke lapangan, supaya pembangunan jalan sesuai spesifikasi. Tidak asal jadi,” katanya.
Program pemerintah daerah untuk tahun 2018, masih fokus melanjutkan program-program yang yang mendasar, seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis dan peningkatan infrastruktur jalan yang hingga saat ini sudah mencapai sekitar 65 persen, baik yang menghubungkan jalan desa ke kecamatan, maupun jalan yang menghubungkan dari kota kecamatan ke kota kabupaten untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kab Pangandaran. (Iwan Mulyadi/WP)