wartapriangan.com, BERITA NASIONAL. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan memasuki tahun politik, tentunya rakyat sangat berharap pada ketepatan janji yang diikrarkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Presiden RI Joko Widodo(Jokowi) dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK).
Tepat atau tidaknya janji Jokowi, akan menjadi satu penilaian dalam memasuki Pilkada 2018 dan menuju tahun politik 2019 mendatang.
“Tentunya harapan publik adalah kita akan segera memasuki pemilihan Pilkada 2018 dan nanti 2019 Pemilihan Legislatif, Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden,” ujar Hidayat, di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018).
Menurut Hidayat, nantinya rakyat akan menilai bagaimana Jokowi menepati janjinya dan tentu saja itu akan menjadi kunci dan tolok ukur bagi posisinya di masa depan, jika kelak kembali mencalonkan diri sebagai Calon Presiden RI.
“(Tapi) tentu publik akan mengingat janji-janji kampanye dulu apa, kemudian janjinya bagaimana, itu akan menjadikan tolak ukur juga untuk memilih di 2019,” jelas Hidayat.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa, penepatan janji tersebut harus dilakukan jika pemerintah masih menginginkan demokrasi yang berkualitas.
“Itu kalau kita ingin demokrasi kita berkualitas, dan agar rakyat masih punya hak demokrasi,” tegas Hidayat.
Kendati demikian, Hidayat menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap janji dan kinerja kabinet Jokowi pada rakyat.
Ia mengaku partainya memang sejak awal memilih untuk tetap berada di luar kabinet Jokowi-JK, namun akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja dan program kerja yang dibuat pemerintah.
“Nah bagaimana kondisinya, silakan rakyat menilai, kalau kami sudah jelas dari awal kami berada di luar kabinet,” kata Hidayat.
Presiden Jokowi mulai memberikan kelonggaran pada menteri-menterinya untuk merangkap jabatan.
Padahal sebelumnya ia pernah menegaskan pada para menteri dalam kabinetnya untuk tidak merangkap jabatan.
Faktanya, saat ini Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi mega proyek e-KTP.
Sedangkan Idrus Marham yang sempat menjadi Sekjen Partai Golkar, diangkat Jokowi menjadi Menteri Sosial RI menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang meletakkan jabatannya untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur pada Pilkada Jawa Timur mendatang.
Idrus pun kemudian tetap dimasukkan Airlangga Hartarto ke dalam susunan kepengurusan baru partai berlambang pohon beringin itu, dan menjabat sebagai Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif DPP Golkar.
Kemudian Jokowi juga telah memberikan kelonggarannya pada Menteri lainnya, yakni Puan Maharani yang menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI.
Puan diperbolehkan kembali aktif dalam partai politiknya, yakni PDI Perjuangan.
Sumber: Tribunnews.com