wartapriangan.com, BERITA CIAMIS. Proyek rehab gedung DPRD Kabupaten Ciamis yang mangkrak harus diusut secara tuntas. Apa penyebab sebenarnya, dan tidak cukup hanya dengan memblack-list pelaksana. Pernyataan ini disampaikan Koordinator Komunitas Transparansi (Kontras) Ciamis, Pujitio Sentoso, Senin (05/02/2017).
“Kami kira kalau setiap ada proyek mangkrak bisa selesai dengan hanya memblack-list perusahaan pelaksana, ini bukan kultur yang baik. Proyek mangkrak harus dibuat benar-benar jera agar tidak mudah terulang. Apa sebenarnya yang jadi penyebabnya, apakah dari sisi perencanaannya yang memang tidak sesuai, sisi pelaksanaannya, atau ada masalah lain?” tegas Tio, panggilan akrab Pujitio.
Kontras Ciamis mendukung penuh wacana yang pernah disampaikan anggota DPRD Kabupaten Ciamis, Ganjdar M. Yusuf. Sebagaimana dimuat dalam Warta Priangan Januari lalu, Gandjar meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas proyek bernilai milyaran rupiah tersebut.
“Satu bulan lalu sudah ada anggota DPRD Ciamis yang meminta proyek tersebut diusut tuntas. Namun hingga saat ini kami belum tahu, apakah sudah ada langkah atau belum dari pihak-pihak strategis. Dalam waktu dekat, kami akan mencari informasi tentang hal ini,” tambah Tio.
Dalam pandangan Kontras Ciamis, menjadi sebuah ironi ketika pembangunan gedung DRPD Kabupaten Ciamis mangkrak. Padahal, gedung tersebut memiliki fungsi yang sangat strategis. Setiap hari menjadi kantor para wakil rakyat, yang salah satu tugasnya adalah menjadi pengawas pembangunan. Apalagi, ketika kasus ini hanya cukup disikapi dengan blacklist.
“Kami dapat informasi dari sana-sini, semuanya akan kami dalami. Kalau dari informasi yang kami dapat, harusnya proyek ini tidak mengalami kesulitan dana. Kami dengar sudah ada uang muka yang masuk pada pelaksana dari pihak pemerintah, lalu ada juga dukungan kredit dari bank. Harusnya tidak ada masalah dengan biaya. Lalu masalahnya apa kalau bukan biaya? Apa mungkin kemampuan teknis pelaksananya yang repot? Loh, kan ini hasil lelang. Seharusnya kalau hasil lelang itu kan hasil seleksi yang ketat. Ada apa sebenarnya ini. Secepatnya kami juga akan kirim permohonan informasi publik kepada dinas terkait,” papar Tio. (Helmi Razu Novriansyah/WP)