wartapriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Untuk kedua kalinya Pemerintah Kabupaten Pangandaran meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Jawa Barat atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017.
Penghargaan diterima Rabu (30/5/2018), di Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jalan Moch Toha No 164 Bandung.
Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa kepada Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata dan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah khususnya Bupati Pangandaran, yang mampu mempertahankan predikat Opini dengan WTP atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2017.
“Mudah-mudahan ini menjadi tonggak sejarah untuk menuju Pangandaran semakin Hebat dan masyarakat semakin sejahtera,”ujar Iwan.
Meskipun demikian, kata politisi PDIP yang akrab disapa Kang Iwan, tentu tidak ada kata sempurna. Beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan masih ditemukan dan menjadi bahan introspeksi untuk perbaikan kedepan.
Iwan mengungkapkan, BPK masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan antara lain, uang kas di bendahara pengeluaran di beberapa SKPD, yaitu pada kantor Kesbangpol, DKPB3A dan Disdikpora yang dinilai belum tertib.
Kemudian lanjutnya, pengelolaan barang persediaan obat bahan medis habis pakai (bmhp) dan vaksin pada Dinas Kesehatan yang juga dinilai belum tertib.
“Selain itu BPK juga melihat pengelolaan Pendapatan asli daerah di Kabupaten Pangandaran masih belum sepenuhnya memadai,”ungkapnya.
(Iwan Mulyadi/WP)