wartapriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, efektivitas dan keberhasilan sebuah penanganan program apapun termasuk kemiskinan yang paling utama adalah data harus benar.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan bersama Dinsos PMD Kabupaten Pangandaran dan perangkat desa se Kabupaten Pangandaran, di Aula setda, Rabu (11/7/2018).
Rakor tersebut membahas pemutakhiran, verifikasi dan validasi basis data terpadu (BDT) dalam penanggulangan kemiskinan di Pangandaran pada 2018.
“Kami sudah memberikan jaminan kesehatan dari pusat, yakni KIS/kartu waluya. Itu sudah 56% dari 406 ribu jiwa, berarti sudah 200 ribu lebih yang sudah ditanggung oleh pemerintah,” katanya.
Jeje menuturkan, pengobatan di puskesmas telah digratiskan pemerintah, bagi masyarakat yang mempunyai KIS. Hanya saja masih terdapat kendala pada basis datanya.
“Basis data harus mengacu kepada BDT yang dikelola pemerintah melalui Kemensos hasil BPS,” tuturnya.
Pemerintah memberikan keleluasan kepada daerah untuk memvalidasi ulang tiap enam bulan sekali, agar ketepatan pemetaan ini benar.
“Karena kondisi saat ini, banyak yang tercover tapi sebenarnya tidak berhak menerima,” ucapnya.
Jeje menyebutkan, pada prinsipnya menanggulangi kemiskinan ada dua. Yakni, mengambil alih tanggung jawab terhadap persoalan-persoalan yang mendasar bagi masyarakat miskin.
“Yaitu tentang pendidikan, kesehatan, dan hidupnya,” ujar Jeje.
Selanjutnya, memberikan program-program penguatan dan pemberdayaan masyarakat miskin.
“Dari pemerintah pusat ada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), tapi masih kecil dan belum mencerminkan suatu peningkatan pendapatan bagi masyarakat.”
“Ini yang sedang kami lihat dulu untuk program penguatan ekonomi di mana adanya, nanti ada pelatihan dan pemodalan,” pungkasnya. (Iwan Mulyadi/WP)