Siapa Bertanggungjawab?
Keterbatasan sarana pelindung diri ini diakui langsung oleh Kepala BPBD Kabupaten Ciamis, Dicky Erwin Juliady. Ia berharap ke depannya BPBD diberi anggaran yang memadai oleh pemerintah daerah.
“Ya memang sarana dan prasarana masih terbatas. Kita ambil hikmahnya. Selain APD yang memadai juga perlindungan asuransi. Sudah kami ajukan dari tahun kemarin tapi belum di-acc,” terang Dicky kepada reporter Warta Priangan.
Sementara itu, menurut Ketua Laskar Merah Putih Kabupaten CIamis, Prima Pribadi, pemerintah harus menganggap serius kejadian korban kebakaran KBN.
“Pemerintah harus bersikap serius dan cepat. Ini pelajaran besar. Jangan sampai sudah ada korban baru turun kebijakan. Anggaran BPBD itu kan miliaran per tahun, masa tidak bisa memprioritaskan APD. Atau sesekali para pejabat pemerintah saja yang turun ke lokasi bencana. Biar mereka faham bagaimana apa resikonya,” tegas Prima.
Prima juga mengaku heran, mendengar para anggota Pusdalops belum mendapat dukungan asuransi. Padahal, perusahaan swasta dan perorangan saja sudah diwajibkan ikut BPJS.
“Aneh ini. Pusdalops kan di lingkungan pemerintah. Yang swasta dan perorangan saja diwajibkan. Kok pemerintah sendiri belum. Kalau sudah ada korban begini, pemerintah harus bertanggung jawab? Anggota Pusdalops itu hadir sebagai representasi dari pemerintah,” pungkas Prima. (Pujitio/WP)