wartaprianga.com. BERITA TASIKMALAYA. Pejabat Pemerintah Kota Tasikmalaya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK memanggil pejabat-pejabat dari Pemkot Tasikmalaya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi.
Mereka diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada APBN perubahan tahun anggaran 2018 yang menjerat Anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono dan pihak Kemenkeu Yaya Purnomo.
Para Pejabat yang dipanggil itu diantaranya Kepala Sub Bagian Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, Galuh Wijaya; Kepala Dinas Kesehatan, Cecep Zainal Kholis; Sekretaris Dinas PUPR, Adang Mulyana; dan Ajudan Wali Kota, Pepi Nurcahyadi. Dengan Adanya Informasi tersebut anggota Dewan Kota Tasikmalaya. Kaget Adanya Sejumlah Pejabat Pemkot Tasikmalaya Dipanggil KPK beberapa hari yang Lalu.
Menaggapi Hal Seperti itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi Nasdem, Ir. Tjahja Wandawa, mengatakan,”Sejauh ini pihaknya belum mendapatakan data yang resmi mengenai kasus tersebut. Namun, ia percaya ke KPK dan di serahakan sepenuhnya ke KPK,”ujarnya.
“Sejauh ini Kami Belum mendapatakan data yang resmi mengenai kasus ini. Ya, karen justru KPK itu kan daya endusnya lebih dari pada kita, ibarat jarum di lobang pun KPK bisa temukan,”ujar Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi Nasdem tersebut.
Ir. Tjahja Wandawa, menyampaikan tapi ini kan baru diperiksa, jadi masih ada namanya hukum praduga tak bersalah. Jadi sebelum kasus itu secara resmi dijelaskan oleh KPK, kami juga belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh.
Harapan kami, lanjut Tjahja, semoga ini berjalan dengan baik. Jika memang ada kasus-kasus hukum yang terjadi di wilayah Pemkot Tasikmakaya. Kita serahkan pada proses hukum yang berlaku. “Kalau yang salah ya ditindak, kalo yang benar ya biarkan dia dijalan kebenaran,” katanya saat ditemui di DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (8/8/2018).
Ditanya apa sebelumnya pihaknya mendengar rumor yang beredar mengenai diperiksanya sejumlah pejabat oleh KPK, kata Tjahya, rumor sih memang pernah ada. Bahkan ada beberapa kasus yang beredar dikalangan tertentu. Kasus yang terkahir lingkar utara, baru ada satu tersangka yaitu oknum di PN Tasikmalaya.
“Biasanya KPK itu ketika sudah kena satu pasti merembet kasusnya kepada yang lainnya. Kita serahkan saja pemeriksaan kepada KPK. Kami DPRD Kota Tasikmalaya mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik. Kan ini justru untuk kebaikan, justru jadi peringatan. Jangan sekali-kali kepada siapapun termasuk pejabat bermain-main dengan uang yang berkenaan dengan anggaran. Itu angkanya sudah jelas, larinya kemana sudah jelas,”paparnya.
Sementara Anggota Komisi II dari fraksi PPP, H.Tatang Multiara, mengatakan,”Pihaknya baru mengetahui adanya pemanggilan sejumlah pejabat di Media sosial Facebook dan Intragram tapi yang saya tau persis, itu saya kurang tau siapa yang dipanggil, baru sekarang saya tau hal seperti ini,”katanya, saat ditemui Sejumlah wartawan di Sekretaris Wali Kota Tasikmalaya.
Galuh Wijaya, menyampaikan jadi kemarin saya mendapat surat pangilan dari KPK dan bukan hanya saya, tapi rekan-rekan yang lain dari Pepi ajudan, saya sebagai Sekpri ada Pak Adang, Dr.Cecep itu menerima surat pangilan hari yang sama dan jam yang berbeda, terus keterkaitanya sudah mendengar adanya OTT orang Kementian Keuangan Yaya Purnomo namanya.
“Ia sala satu Kasi di Kementian Keuangan jadi dilakukan pengembangan dari sana terus Yaya Purnomo ini di geledah dan pada saat di geledah dari beberapa usulan berbagai daerah dan salasatunya proposal Kota Tasik saya di panggil sebagai saksi,”papar Kepala Sub Bagian Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
Menaggapi hal seperti itu, Wakikota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan,”Ya mungkin di Undang enggak apa-apa kita memberikan penjelasan saja, itu kan waktu ada OTT sumedang, kebetulan kita pernah kenal dan pada saat itu kan ada proposal Tasikmalaya yang usulah itu karena proposal saja Kabupaten Kota Lain,”katanya saat ditemui wartawan usai kegiatan di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya ,Kamis (09/08/2018) sore.
“Engga ada suap-suap, itu kan proposal malui Bapenas segala macem seperti kita ada bantuan yang langsung ada Peresiden ada Mentri Perhubungan, kita usulkan supaya di dorong dan mudah-mudahan jadi perhatian dan semacam itu saja tak ada yang lebih,”pungkasnya. (Andri/WP)