wartapriangan.com, BERITA BANJAR. Ratusan massa dari Karang Taruna dan Masyarakat Desa Kota Banjar, menggelar aksi unjuk rasa. Menuntut pemerintah menyatakan kesiapan memperbaiki akses jalan di wilayah Desa Neglasari.
Demonstran tersebut meminta Pemerintah Kota Banjar, untuk menyatakan kesiapan secara tertulis, dalam hal memperbaiki akses jalan sepanjang 1.300 meter di jalan Padati, jalan Cipariuk Dusun Warung Buah Desa Neglasaridan dan Jalan MI Sungai Cikembang sepanjang 1.450 meter, yang berlokasi di Dusun Cikapundung. Dalam durasi waktu maksimal tiga bulan kedepan, peserta aksi menunggu kepastian.
Dengan mendatangi Kantor DPRD Kota Banjar dan Kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar, Senin (20/08/2018). Ratusan massa tersebut meminta agar Pemerintah Kota Banjar menerangkan secara eksplisit dengan bukti tertulis dalam waktu tertentu, kepada seluruh warga masyarakat di wilayah Desa Neglasari, terkait status jalan tersebut.
“Kami kecewa terhadap janji-janji Pemerintah Kota Banjar, untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Namun hingga saat ini warga masyarakat di wilayah Desa Neglasari, tidak pernah menikmati kesejahteraan. Terbukti dengan banyaknya akses jalan yang rusak selama bertahun-tahun di wilayah tersebut, tidak kunjung diperbaiki,” ujar koordinator aksi, Joko Nurhidayat.
Sementara itu, perwakilan DPRD Kota Banjar yang menemui masa aksi diwakili oleh Sekretaris Dewan, Rahmawati mengatakan,”Pihaknya atas nama DPRD Kota Banjar, menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta aksi massa, karena seluruh anggota DPRD Kota Banjar, sedang ada kegiatan diluar kota, dan tidak ada perwakilan anggota yang dapat menemui massa,” tuturnya.
Masih Rahmawati, ia berjanji apapun aspirasi yang disampaikan para massa aksi unjuk rasa, akan segera disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Banjar.
Setelah beberapa lama melakukan orasi di DPRD Kota Banjar, masa aksi unjuk rasa bergerak menuju gedung Sekretariat Daerah Kota Banjar di Jalan Siliwangi KM 3 Kota Banjar. Massa kembali menyampaikan orasi tentang beberapa tuntutan yang mereka usung. Peserta aksi kecewa dengan tidak hadirannya Walikota Banjar, karena beliau sedang sakit dan hanya ditemui oleh Wakil Walikota Banjar, drg. H. Darmadji Prawirasetia, M.Kes., dan Kadis PUPR Kota Banjar Edi Jatmiko.
Wakil Walikota Banjar, menyampaikan bahwa apapun yang dituntut oleh warga masyarakat. Telah direncanakan akan direalisasi, kalaupun terlambat tetapi pasti, kemungkinan akhir tahun 2018 akan terlealisasi.
Para peserta aksi unjuk rasa, menuntut Pemerintahan Kota Banjar, harus mempertanggungjawabkan hal ini. Massa berjanji akan kembali melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar lagi bila tuntutannya tidak dikabulkan. (Baehaki/WP)