wartapriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Forum Honorer Indonesia (FHI) Kategori 2 di Kabupaten Pangandaran menuntut kejelasan status. Tuntutan itu disampaikan saat menggelar audiensi di Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, Kamis (23/8/2018).
Ketua FHI K2 Kabupaten Pangandaran Slamet Septiadi mengatakan, pihaknya meminta kebijakan pemerintah untuk memperjelas status honorer yang tergabung dalam FHI K2.
“Selain kejelasan status, kami meminta untuk kepada pemerintah memberikan kesejahteraan,” kata Slamet.
Menurut Slamet, saat ini pemerintah telah merealisasikan kesejahteraan untuk honorer di Dinas Pendidikan sebesar Rp300.000 dan Dinas Kesehatan Rp400.000.
“Saat ini jumlah K2 ada 312. Di Dinas Pendidikan 207 orang, sedangkan di Dinas Kesehatan 54 orang,” tambahnya.
Dari 312 honorer K2 tersebut, lanjut Slamet, ada yang sudah menerima SPK dan ada juga yang tanpa SPK.
“Honorer K2 di Dinas Kesehatan dan di Dinas Pertanian yang tanpa SPK ada 17 dan 2 yang sudah menerima SPK,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Iwan M Ridwan mengaku akan menampung aspirasi FHI K2 dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan dengan pihak eksekutif.
Iwan menambahkan, aspirasi dari FHI K2 juga menyampaikan mesti ada perbedaan antara honorer yang telah mengabdi lama dengan yang baru.
“Jangan sampai K2 yang telah mengabdi puluhan tahun secara kesejahteraan sama dengan yang baru masuk dua tahun,” tegasnya. (Iwan Mulyadi/WP)