wartapriangan.com, BERITA CIAMIS. Ribuan tenaga honorer dari berbagai Dinas Intansi di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa. Para honorer Ciamis itu menuntut kepada Pemerintah untuk menolak seleksi CPNS umum.
Dari pantauan Warta Priangan dilapangan, ribuan tenaga honorer sebelum menggelar aksi ujuk rasa terlebih dahulu berkumpul di Depan Kantor Kelurahan Ciamis, kemudian melakukan long march (jalan kaki) di Jalan Ir. H. Juanda menuju Kantor DPRD Ciamis.
Di halaman Kantor DPRD Ciamis, mereka menggelar orasi meminta kepada para wakil rakyat untuk ikut memperjuangkan nasib mereka. Bahkan dalam orasinya, para tenaga honorer juga mempertanyakan dan menagih insentif yang sempat dijanjikan yang hingga saat ini belum terealisasi.
Massa selanjutnya bergerak, melanjutkan aksi long march menuju Taman Lokasana Ciamis, lalu ke Jalan Jendral Sudirman, hingga sampai ke Pendopo Bupati Ciamis, dengan jarak tempuh sekitar 2 Kilometer.
Dalam aksi demo kali ini, ribuan tenaga honorer menyampaikan tiga poin aspirasinya. Mereka menutut Pemerintah Kabupaten Ciamis, untuk menolak penerimaan CPNS Umum. Menuntut dikeluarkannya SK Bupati sebagai payung hukum para tenaga honorer, meminta kesejahteraan dan upah yang layak. Serta mendesak Pemerintah Kabupaten Ciamis, untuk melayangkan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk mencabut Permenpan Nomor 36 Tahun 2018. Tentang penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dianggap cacat hukum dan sangat diskriminatif terhadap para tenaga honorer.
Sementara itu, didampingi Bupati Ciamis dan mewakili segenap pimpinan tinggi daerah. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Nanang Permana, SH, menyampaikan, dirinya mendukung penuh apa yang menjadi kehendak masyarakatnya dalam hal kebaikan. Oleh karena itu, kami akan membantu berupa biaya untuk pemberangkatan perwakilan honorer menghadap Pemerintah Pusat.
“Seluruh tuntutan teman – teman honorer akan menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Ciamis dan akan kami coba rekomendasikan agar Pemerintah Pusat menerima tuntutan kawan honorer semuanya. Surat rumusan tersebut akan ditandatangani Ketua DPRD dan Kepala Daerah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.” Tegasnya di depan Pendopo Ciamis, Rabu, (19/09/2018).
(Baehaki Effendi/WP)