{"id":84323,"date":"2019-01-17T01:02:22","date_gmt":"2019-01-16T18:02:22","guid":{"rendered":"https:\/\/wartapriangan.com\/?p=84323"},"modified":"2019-01-17T01:03:41","modified_gmt":"2019-01-16T18:03:41","slug":"harapan-menuju-desa-unggul-dan-mandiri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portoweb.andrypein.net\/wartapriangan\/2019\/01\/17\/harapan-menuju-desa-unggul-dan-mandiri\/","title":{"rendered":"Harapan Menuju Desa Unggul dan Mandiri"},"content":{"rendered":"

wartapriangan.com, OPINI.<\/a><\/strong>\u00a0Desa masih identik dengan tempat tinggal sebagian besar masyarakat, sehingga Desa menjadi bagian penting yang tidak dapat \u00a0terpisahkan dari kehidupan kita. Pentingnya Desa juga berkaitan dengan produk pertanian yang dihasilkan dari wilayah pedesaan. Produk pertanian Desa menopang\u00a0 pasokan bahan makanan untuk\u00a0 konsumsi penduduk.\u00a0 Oleh sebab itulah, keberadaan Desa semestinya mendapat perhatian lebih dari berbagai pemangku kebijakan.<\/p>\n

Adapun definisi Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI,\u00a0 adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem Pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau Desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.<\/p>\n

Berdasarkan Undang – Undang \u00a0No.5 \u00a0Tahun 1979,\u00a0 dijelaskan \u00a0bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.\u00a0 Sedangkan dalam \u00a0UU No. 22 Tahun 1999 \u00a0menjelaskan, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.<\/p>\n

Masih bicara Desa, nyatanya Desa masih identik dengan kantong kemiskinan, masyarakat pedesaan memiliki daya beli lebih rendah dibandingkan rata – rata di perkotaan. Warga desa juga masih tertinggal dari aspek tingkat pendidikan dibandingkan warga kota, dan segudang masalah yang masih perlu upaya penanganannya. Namun demikian, secara perlahan Desa telah mengalami perkembangan pembagunan yang cukup signifikan. Terdapat beberapa indikator yang dapat memberikan gambaran perkembangannya. Salah satu data rujukan untuk mengambarkan kinerja pembangunan Desa adalah dari hasil Potensi Desa (Podes).<\/p>\n

Pada tahun 2018, serentak di seluruh Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan kegiatan pendataan Podes. Pendataan podes ini mengumpulkan beragam informasi yang meliputi: keterangan umum Desa\/Kelurahan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup, bencana alam dan mitigasi bencana alam, pendidikan dan kesehatan, sosial budaya, olahraga dan hiburan, angkutan, komunikasi, dan informasi. Ekonomi, keamanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa\/Kelurahan, serta keterangan aparatur Pemerintah Desa\/Kelurahan. Beragam informasi tersebut menunjukkan potensi unggulan dan tantangan pembangunan Desa\/Kelurahan.<\/p>\n

Data Hasil Podes 2018 di Jawa Barat<\/a><\/h3>\n

Data Hasil Podes 2018 di Jawa Barat<\/h3>\n

Berdasarkan data hasil Podes 2018, di Provinsi Jawa Barat terdapat sebanyak \u00a05.957 wilayah administrasi setingkat Desa\/Kelurahan. Wilayah adminsitrasi ini terdiri dari \u00a05.312 berstatus Desa dan sebanyak 645 berstatus Kelurahan, semuanya tersebar di \u00a0627 Kecamatan dan 27 Kabupaten\/Kota. Data ini menunjukkan bahwa sebanyak 89,17 persen wilayah Jawa Barat adalah berstatus Desa, hanya sebanyak 10,83 persen berstatus Kota. Inilah yang menjadikan Desa semakin penting dari berbagai berbagai sudut pandang.<\/p>\n

Salah satu indikator kemajuan dan tingkat perkembangan Desa diukur oleh\u00a0 Indeks Perkembangan Desa (IPD). IPD adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan Desa. Ukurannya menggunakan skala 0 – 100. IPD menunjukkan tingkat perkembangan Desa dengan status tertinggal (kurang dari sama dengan 50), berkembang (lebih dari 50 namun kurang dari sama dengan 75), \u00a0dan mandiri (lebih dari 75).<\/p>\n

IPD hanya dihitung pada wilayah administrasi setingkat Desa yang berstatus Pemerintahan Desa. Hasil penghitungan IPD ini akan menunjukkan tingkat perkembangan Desa dengan kategori tertinggal, berkembang dan mandiri. Semakin tinggi IPD menggambarkan Desa tersebut semakin mandiri. Hasil penghitungan IPD di Jawa Barat menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 1.194 Desa mandiri (22,48%), 4.095 Desa berkembang (77,09%), dan 23 Desa tertinggal (0,43%). \u00a0Desa tertinggal di Jawa Barat berkurang sebesar 74 Desa bila dibandingkan tahun 2014. Sementara itu, Desa Mandiri bertambah sebesar 596 Desa.<\/p>\n

Meskipun telah terjadi perkembangan menuju Desa mandiri, akan tetapi banyak hal yang masih perlu dibenahi dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Pembangunan masyarakat Desa pada hakekatnya bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tercapainya tingkat kesejahteraan yang memadai di Desa perlu ditopang penyediaan lapangan usaha yang terkonsentrasi disetiap wilayah Desa.<\/p>\n

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam upaya peningkatan \u00a0kesejahteraan masyarakat perdesaan diantaranya adalah :<\/p>\n

(1) Masih kurang berkembangnya kehidupan masyarakat perdesaan karena terbatasnya akses masyarakat perdesaan. Terutama kaum perempuan, sumber daya produktif seperti lahan, permodalan, infrastruktur, dan teknologi serta akses terhadap pelayanan publik dan pasar;<\/p>\n

(2) Masih terbatasnya pelayanan prasarana dan sarana permukiman perdesaan, seperti air minum, sanitasi, persampahan, dan prasarana lingkungan lain;<\/p>\n

(3) Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan Pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi untuk mendukung peningkatan sumber daya pembangunan perdesaan; dan<\/p>\n

(4) Masih kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan yang mengakibatkan makin meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pelayanan infrastruktur antar wilayah.<\/p>\n

Salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam mengatasi masalah tersebut diantaranya adalah rencana kenaikan anggaran Pemerintah Desa. Pada tahun 2019, Pemerintah\u00a0 berencana\u00a0 menaikan anggaran Pemdes menjadi sebesar Rp. 70 Triliyun atau naik sekitar Rp. 10 Triliyun dibandingkan \u00a0tahun 2018. Kondisi ini \u00a0diharapkan bisa digunakan untuk pemanfaatan peningkatan sarana dan prasana Desa. Disamping itu bisa tepat sasaran seperti untuk pembangunan infrastruktur maupun penunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semoga pembangunan wilayah Desa akan semakin gencar guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. \u00a0Pada akhirnya cita – cita menjadikan semua Desa yang unggul dan mandiri bisa segera terwujud.<\/p>\n

\"\"
Dindin Maeludin, SE, tenaga fungsional Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis<\/figcaption><\/figure>\n

Dindin Maeludin, SE<\/strong><\/p>\n

(Penulis<\/em>\u00a0adalah tenaga fungsional di BPS Kabupaten Ciamis, Jawa Barat)<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

wartapriangan.com, OPINI.\u00a0Desa masih identik dengan tempat tinggal sebagian besar masyarakat, sehingga Desa menjadi bagian penting yang tidak dapat \u00a0terpisahkan dari kehidupan kita. Pentingnya Desa juga berkaitan dengan produk pertanian yang dihasilkan dari wilayah pedesaan. Produk pertanian Desa menopang\u00a0 pasokan bahan makanan untuk\u00a0 konsumsi penduduk.\u00a0 Oleh sebab itulah, keberadaan Desa semestinya mendapat perhatian lebih dari berbagai […]<\/p>\n","protected":false},"author":24,"featured_media":84324,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[549],"tags":[10492,10493,550],"class_list":["post-84323","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opini","tag-desa-maju","tag-desa-unggul","tag-opini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/portoweb.andrypein.net\/wartapriangan\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84323","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/portoweb.andrypein.net\/wartapriangan\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/portoweb.andrypein.net\/wartapriangan\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portoweb.andrypein.net\/wartapriangan\/wp-json\/wp\/v2\/users\/24"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portoweb.andrypein.net\/wartapriangan\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=84323"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/portoweb.andrypein.net\/wartapriangan\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84323\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":84327,"href":"https:\/\/portoweb.andrypein.net\/wartapriangan\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84323\/revisions\/84327"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portoweb.andrypein.net\/wartapriangan\/wp-json\/wp\/v2\/media\/84324"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/portoweb.andrypein.net\/wartapriangan\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=84323"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/portoweb.andrypein.net\/wartapriangan\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=84323"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/portoweb.andrypein.net\/wartapriangan\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=84323"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}